Suarapantura.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengupayakan guru ngaji dan marbot masjid memperoleh perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kelompok pekerja sosial dan keagamaan tersebut selama ini belum seluruhnya terjangkau bantuan iuran jaminan kesehatan.
Rencana perluasan perlindungan itu dibahas dalam audiensi antara Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Sutopo Patria Jati dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Kota Semarang, Senin (9/11/2026).
Sutopo mengakui masih ada kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan, tetapi belum terakomodasi dalam skema bantuan pemerintah. Di antaranya guru ngaji atau guru agama serta marbot masjid, padahal kelompok tersebut memiliki peran sosial dan keagamaan yang cukup besar di tengah masyarakat.
Karena itu, diperlukan pemetaan ulang terhadap kelompok penerima manfaat. Salah satu opsi yang dibahas adalah realokasi anggaran dari pos pembiayaan yang jumlah penerimanya semakin berkurang ke kelompok lain yang belum mendapatkan perlindungan.
Wakil Gubernur Taj Yasin menyambut positif usulan tersebut. Pemprov Jateng berkomitmen mengupayakan agar para guru ngaji dan marbot masjid bisa masuk dalam kelompok penerima jaminan kesehatan.
Dari sisi pembiayaan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Zulfachmi Wahab menjelaskan pemerintah provinsi telah menyiapkan dua skema untuk mendukung kepesertaan masyarakat, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
Dalam evaluasi pembiayaan, terdapat potensi pengalihan anggaran pada skema PBPU karena kebutuhan untuk sejumlah kelompok peserta mengalami penurunan, termasuk peserta yang sebelumnya memperoleh perlindungan melalui kebijakan pada masa pandemi Covid-19. Dari hasil evaluasi itu, Pemprov Jateng menemukan potensi kelebihan anggaran sekitar Rp1,7 miliar yang berpeluang dimanfaatkan untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan.
"Guru ngaji dan marbot masjid menjadi salah satu sasaran yang dipertimbangkan dalam pemanfaatan anggaran tersebut. Selain itu, perluasan perlindungan juga diarahkan kepada kelompok masyarakat rentan lainnya," jelas Zulfachmi.
Sutopo menilai keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan program tersebut. Karena itu, keterlibatan masyarakat, lembaga filantropi, hingga perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) dinilai penting.
"Pemerintah daerah perlu dibantu dari berbagai pihak dan sumber yang ada, terutama masyarakat, lembaga filantropi, maupun CSR," ujarnya.
Melalui rencana ini, Pemprov Jateng berharap kepesertaan JKN semakin menjangkau masyarakat yang selama ini belum mendapatkan perlindungan kesehatan. Kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan dukungan berbagai elemen masyarakat diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan pembiayaan sekaligus memastikan layanan kesehatan bisa diakses secara lebih mudah, merata, dan berkelanjutan.
Sumber: Inilah.com, Orbit News.
