Suarapantura.com - Jawa Tengah masuk dalam tiga besar provinsi dengan jumlah pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak di Indonesia sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dihimpun melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sebanyak 6.860 pekerja berdomisili di Jawa Tengah melaporkan terkena PHK dalam sepuluh bulan pertama tahun ini.
Secara nasional, total pekerja yang melaporkan terkena PHK mencapai 72.336 orang. Jawa Barat menempati posisi pertama dengan 14.694 laporan atau sekitar 20,31 persen dari total nasional. Di bawahnya ada Banten dengan 8.649 laporan, disusul Jawa Tengah di peringkat ketiga, kemudian Jawa Timur dengan 6.547 laporan dan DKI Jakarta dengan 5.360 laporan.
Jika dibandingkan dengan data hingga September 2026, posisi Jawa Tengah naik satu peringkat. Pada periode Januari-September, Jateng berada di peringkat keempat dengan 5.585 laporan, di bawah Jawa Timur. Dalam satu bulan, laporan PHK dari pekerja berdomisili di Jateng bertambah 1.275 orang, sementara total nasional naik dari 63.789 menjadi 72.336 laporan.
Kemnaker menegaskan bahwa angka tersebut belum bersifat final. Data PHK masih dinamis dan dapat berubah karena pekerja yang terkena PHK memiliki waktu hingga enam bulan sejak tanggal pemutusan untuk mengajukan klaim JKP. Karena itu, laporan yang masuk dalam enam bulan terakhir masih berpotensi bertambah seiring masuknya klaim baru.
Selain itu, angka tersebut hanya mencatat pekerja formal yang melapor melalui sistem JKP. Pekerja di sektor informal yang tidak tercakup jaminan sosial tidak masuk dalam hitungan, sehingga jumlah pekerja yang sesungguhnya kehilangan pekerjaan diduga lebih besar dari angka yang tercatat.
Menurut Kemnaker, penyebab PHK paling banyak adalah langkah efisiensi yang dilakukan perusahaan, disusul berakhirnya masa kontrak kerja, penutupan perusahaan, pelanggaran yang dilakukan pekerja, serta merger dan akuisisi. Sektor padat karya disebut menjadi yang paling terdampak gelombang PHK tahun ini.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan jumlah pekerja yang terkena PHK hingga akhir 2026 dapat mencapai 90 ribu orang apabila tekanan terhadap industri padat karya terus berlanjut.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah diminta memperkuat perlindungan bagi pekerja terdampak, antara lain melalui penyaluran manfaat JKP, pelatihan kerja, serta pembukaan lapangan kerja baru agar pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat segera kembali bekerja.
Sumber: Detik, CNN Indonesia, Bloomberg Technoz, Satu Data Kemnaker.
