Suarapantura.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajak pemerintah kabupaten dan kota untuk ikut menganggarkan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ajakan itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen usai menerima audiensi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Tengah di ruang kerjanya, Semarang, Senin (9/11/2026).
Menurut Taj Yasin, penguatan ekosistem halal di Jawa Tengah tidak bisa hanya bertumpu pada kebijakan dan anggaran provinsi. Dukungan nyata dari 35 kabupaten dan kota diperlukan agar pendampingan sertifikasi halal menjangkau semakin banyak pelaku usaha di berbagai daerah.
“Kita membutuhkan distribusi ke 35 kabupaten/kota untuk menganggarkan pendampingan, sehingga semakin banyak pelaku UMKM yang mendapatkan sertifikat halal,” ujar Taj Yasin.
Pemprov Jateng tengah merumuskan penataan ekosistem halal yang terintegrasi dengan pengembangan ekonomi daerah, khususnya ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim. Hasil rumusan itu nantinya akan dituangkan dalam resume dari Biro Perekonomian sebagai acuan penataan ekonomi Jawa Tengah.
Selain menyasar UMKM yang membutuhkan pendampingan, Pemprov Jateng juga akan mengajak pelaku usaha menengah memanfaatkan mekanisme self declare dalam proses sertifikasi halal, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Mekanisme penganggaran di masing-masing daerah diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota, namun Pemprov Jateng akan terus mendorong agar program tersebut selaras dengan arah pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
Dalam paparannya saat audiensi, Kepala BPJPH Provinsi Jawa Tengah Ika Efrilia menyampaikan perkembangan ekosistem halal di Jawa Tengah terus menunjukkan kemajuan. Hingga 7 Oktober 2026, jumlah sertifikat halal yang telah diterbitkan di provinsi ini mencapai 852.083 sertifikat, dengan total 2.512.759 produk tersertifikasi halal.
Berdasarkan data perkembangan sertifikasi halal sejak 2020 hingga 7 Oktober 2026, jumlah sertifikat halal meningkat dari 667 sertifikat pada 2020 menjadi 214.207 sertifikat pada 2026. Sementara itu, jumlah produk halal yang tersertifikasi pada 2026 mencapai 831.481 produk.
Peningkatan tersebut antara lain ditopang program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang menyasar pelaku UMKM. Pada 2026, kuota Sehati Provinsi Jawa Tengah sebanyak 183.679 sertifikat telah terserap 100 persen oleh usaha mikro dan kecil. Jawa Tengah juga memperoleh tambahan kuota nasional sebanyak 17.011 sertifikat yang dapat dimanfaatkan melalui skema lintas provinsi.
Secara keseluruhan, serapan sertifikasi halal di Jawa Tengah mencapai 214.046 sertifikat melalui skema Sehati dan skema lainnya. Dari jumlah tersebut, 206.685 sertifikat atau 96,6 persen berasal dari fasilitasi Sehati, sedangkan 7.361 sertifikat atau 3,4 persen melalui skema lainnya, seperti pendaftaran mandiri dan reguler.
Untuk mempercepat perkembangan ekosistem halal, BPJPH bersama Pemprov Jateng juga telah menandatangani komitmen bersama dengan 35 pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Tengah pada 21 April 2026. Dalam komitmen itu ditetapkan target capaian produk tersertifikasi halal sebanyak 557.269 produk pada 2026 dan 556.616 produk pada 2027.
Perluasan akses layanan juga terus dilakukan, antara lain dengan menghadirkan gerai layanan BPJPH di Mal Pelayanan Publik (MPP) kabupaten dan kota. Sejumlah daerah yang telah memiliki gerai layanan tersebut antara lain Kabupaten Jepara, Kendal, Pati, Pekalongan, Kudus, Demak, Sukoharjo, dan Rembang.
Sebelumnya, pada Sabtu (7/11/2026), Pemprov Jateng mencatat sebanyak 200.815 UMKM telah mengantongi sertifikat halal melalui program Sehati. Capaian itu menjadi modal untuk memperkuat ekosistem halal sekaligus mengembangkan pariwisata ramah muslim di Jawa Tengah, yang memiliki sekitar 4,2 juta UMKM.
Sumber: ZonaPasar, Kumparan
