Suarapantura.com - Pemerintah Kota Solo menyiapkan larangan bagi pedagang eceran untuk menjual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Langkah ini diambil setelah Wali Kota Solo, Respati Ardi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Laweyan, Jalan Dr. Rajiman Nomor 469 B, Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Senin (9/11/2026).
Sidak tersebut dilakukan bersama Pertamina Patra Niaga dan Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Solo sebagai tindak lanjut atas banyaknya keluhan warga. Sejumlah pengendara mengaku pernah membeli Pertalite di luar SPBU dengan harga mencapai Rp15.000 per liter, padahal harga subsidi yang ditetapkan pemerintah hanya Rp10.000 per liter.
"Hari ini kami hadir bersama Pertamina dan rekan-rekan Dinas Perdagangan karena banyaknya aduan masyarakat yang terbebani membeli Pertalite di luar SPBU. Pengakuan dari masyarakat harganya mencapai Rp15.000, padahal harga subsidi adalah Rp10.000," kata Respati seusai sidak.
Respati menegaskan BBM bersubsidi tidak boleh disalahgunakan maupun dijual melebihi harga ketentuan. Ia menyoroti keberadaan pelangsir, yakni oknum yang memodifikasi tangki kendaraan untuk memborong Pertalite dari SPBU, kemudian menimbun dan menjualnya kembali demi keuntungan pribadi.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Solo melalui Disdag akan segera menerbitkan surat edaran (SE) yang melarang pedagang eceran atau ritel memperjualbelikan BBM bersubsidi. Respati menegaskan BBM bersubsidi hanya boleh dijual oleh SPBU yang ditunjuk Pertamina, sementara pedagang tetap boleh menjual BBM nonsubsidi.
"Barang subsidi hanya boleh dijual oleh SPBU yang ditunjuk oleh Pertamina. Ini kita lacak dan kita akan membuat Surat Edaran dari Dinas Perdagangan untuk melarang pedagang ritel menjual BBM bersubsidi seperti Pertalite. Kalau mau jual yang lain [nonsubsidi] silakan," ujarnya.
Selain menyiapkan surat edaran, Pemkot Solo juga memperketat pengawasan di empat SPBU yang dicurigai menjadi lokasi rawan pelangsiran. Pengawasan dilakukan melalui rekaman CCTV, dan Respati menegaskan tidak akan segan menindak tegas pelaku yang terbukti menyalahgunakan BBM bersubsidi.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solo juga siap menerjunkan personel untuk mengawasi dan memetakan pola pembelian BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU. Kepala Satpol PP Kota Solo, Didik Anggono, menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian, sementara kewenangan penindakan hukum lebih jauh tetap berada di ranah kepolisian.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga menegaskan larangan pengisian BBM bersubsidi ke kendaraan dengan tangki modifikasi. Sales Branch Manager Rayon IV Yogyakarta (Fuel) PT Pertamina Patra Niaga, Dany Sanjaya Putra, menjelaskan seluruh penyaluran BBM subsidi kini menggunakan QR Code untuk membatasi kuota harian, yakni maksimal 10 liter per hari untuk kendaraan roda dua dan 120 liter per hari untuk roda empat. SPBU juga diinstruksikan tidak melayani pembeli yang berulang.
Respati turut memastikan ketersediaan BBM bersubsidi di Solo dalam kondisi aman menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia meminta masyarakat tidak khawatir dan datang ke SPBU terdekat, sementara Pemkot akan terus berkoordinasi dengan Pertamina agar BBM bersubsidi dapat dijangkau masyarakat sebagaimana mestinya.
Sementara itu, Kepala Disdag Kota Solo, Arif Handoko, mengatakan pihaknya masih berkoordinasi terkait penerbitan surat edaran tersebut dan akan menyampaikan detailnya setelah SE resmi terbit.
Sumber: Espos.id dan ANTARA News
