Suarapantura.com - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah dalam penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) di Kantor Kejati Jawa Tengah, Semarang, Senin (9/11/2026).
PKS tersebut ditandatangani General Manager PGN Sales and Operation Region (SOR) III Hedi Hedianto bersama Kepala Kejati Jawa Tengah Teguh Subroto. Penandatanganan disaksikan Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Hery Murahmanta serta Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Jawa Tengah Dr. Setyowati.
Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Hery Murahmanta menyampaikan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara PGN dan Kejaksaan Agung yang ditandatangani pada 9 Januari 2026. Sinergi serupa sebelumnya juga telah dijalin dengan Kejati Jawa Timur dan kini diperluas ke wilayah operasional PGN lainnya.
Menurut Hery, pendampingan hukum diperlukan agar pengelolaan aset, kegiatan operasional, dan pengembangan infrastruktur gas bumi berjalan sesuai ketentuan. Aktivitas usaha PGN melibatkan banyak pemangku kepentingan sehingga membutuhkan pengelolaan risiko yang terukur.
"Kerja sama ini tidak hanya berhenti pada penandatanganan, tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kegiatan operasional perusahaan. Melalui koordinasi dan pendampingan hukum sesuai kewenangan Kejaksaan, kami ingin memastikan setiap kegiatan usaha dan pengembangan infrastruktur PGN dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan prinsip kepatuhan perusahaan," ujar Hery.
Hery menambahkan, penguatan aspek hukum menjadi bagian penting dari peran PGN dalam mendukung ketahanan energi nasional. Kebutuhan gas bumi terus berkembang untuk sektor industri, komersial, hingga rumah tangga.
Di Jawa Tengah, pertumbuhan kawasan industri, terutama di Batang dan Kendal, dinilai membuka peluang peningkatan pemanfaatan gas bumi. PGN terus mencermati perkembangan kebutuhan energi di wilayah tersebut sebagai dasar perencanaan pengembangan layanan dan infrastruktur secara bertahap, dengan tetap memperhatikan kesiapan pasokan serta kebutuhan pelanggan.
Sementara itu, Kepala Kejati Jawa Tengah Teguh Subroto menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini memperkuat koordinasi dalam penyelesaian persoalan hukum perdata dan tata usaha negara yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
Kejaksaan melalui bidang Datun memiliki kewenangan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Teguh juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi berkelanjutan agar potensi persoalan hukum dapat diidentifikasi sejak dini dan ditangani secara tepat.
Melalui kerja sama ini, PGN berharap kepastian pelaksanaan kegiatan usaha dan efektivitas pengelolaan risiko hukum semakin kuat. Dukungan tersebut sekaligus diharapkan menunjang kelancaran operasional serta pengembangan infrastruktur gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan industri di Jawa Tengah.
Sumber: JatengPos, ZonaPasar
