Suarapantura.com - Pemerintah Kabupaten Pemalang memperkuat pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan melalui deklarasi dan penandatanganan pakta integritas. Komitmen lintas instansi ini melibatkan satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi, baik yang berada di bawah pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun Kementerian Agama.
Deklarasi dan penandatanganan pakta integritas tersebut digelar di Gedung Sasana Bakti Praja, Rabu (4/11/2026). Deklarasi dibacakan oleh Kepala SMA Negeri 1 Petarukan, dilanjutkan penandatanganan pakta integritas secara simbolis oleh perwakilan satuan pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Provinsi Jawa Tengah, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.
Kegiatan ini diikuti oleh 14 kepala SMA negeri, 12 kepala SMA swasta, 4 kepala SMK negeri, 49 kepala SMK swasta, 1 kepala MAN, 18 kepala MA swasta, serta perwakilan dari 3 perguruan tinggi di Kabupaten Pemalang.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang Nurkholes mengatakan, deklarasi ini merupakan wujud kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pemalang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan instansi vertikal dalam membangun sekolah yang aman, tenteram, dan sejahtera. Menurutnya, dunia pendidikan memiliki peran vital dalam pembangunan bangsa, sehingga lingkungan sekolah harus terbebas dari segala bentuk perundungan.
"Beberapa minggu lalu, kita sudah mengumpulkan kepala sekolah TK, PAUD, SD, dan SMP dalam rangka membangun sekolah yang aman dan nyaman. Kami menginginkan seluruh jajaran di tingkat SMA juga bersama-sama membangun pakta integritas untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman di Pemalang," ujar Nurkholes.
Ia berharap komitmen tersebut dapat diperluas hingga tingkat perguruan tinggi, sehingga tidak terjadi lagi kasus perundungan di lingkungan pendidikan. Ia menekankan pentingnya langkah nyata dan kepedulian seluruh pihak dalam menjaga keamanan serta kenyamanan peserta didik.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Bagus Sutopo menyampaikan, deklarasi dan penandatanganan pakta integritas menjadi langkah penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah perundungan. Ia menegaskan, deklarasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus ditindaklanjuti melalui program konkret dan evaluasi secara berkala.
Bagus menjelaskan, Kabupaten Pemalang telah memiliki Kelompok Kerja (Pokja) Sekolah Aman dan Nyaman yang melibatkan Dinas Pendidikan serta organisasi perangkat daerah terkait. Meski kewenangan pendidikan SMA dan SMK berada di tingkat provinsi, sinergi dan kolaborasi antarpihak tetap diperlukan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengapresiasi langkah Pemkab Pemalang dalam upaya pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. Menurutnya, keseriusan Pemalang ini menjadi contoh yang baik sehingga perlu disosialisasikan ke kabupaten dan kota lain di Jawa Tengah.
Pemkab Pemalang juga telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) sesuai Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang Ismun Hadiyo mengatakan, seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Pemalang, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).
Sementara itu, Kabag Ren Polres Pemalang Kompol Imam Khanafi menjelaskan, lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman harus memenuhi tiga unsur utama, yakni terbebas dari ancaman dan gangguan, memiliki kepastian serta kepercayaan, dan menciptakan suasana tenteram serta damai. Menurutnya, keamanan di lingkungan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap gangguan psikologis. Sejumlah landasan hukum menjadi pijakan upaya ini, di antaranya Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Langkah ini menyusul kasus dugaan perundungan terhadap seorang siswa sekolah dasar di Pemalang yang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pemprov Jateng juga mendorong sekolah ramah anak, pemasangan kamera pengawas di titik rawan, dan penguatan TPPK agar kejadian serupa tidak terulang.
Melalui deklarasi ini, seluruh pihak diharapkan dapat mengimplementasikan pakta integritas dalam tindakan nyata, sehingga lingkungan pendidikan di Kabupaten Pemalang menjadi tempat yang aman, nyaman, dan kondusif bagi peserta didik.
Sumber: PPID Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
