Memuat...IDR/USD 16.285▼ 0.12%IHSG 7.842,11▲ 0.64%Emas Rp 1.384.000/grJakarta 29°C ☁

Tingkat Kemiskinan Kudus Turun 0,18 Persen, IPM Naik ke 78,61

M teguh•
Jateng Pantura

Foto: Kaifanews

Suarapantura.com - Kabupaten Kudus mencatat perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan di daerah itu turun dari 6,59 persen menjadi 6,41 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 77,94 menjadi 78,61.

Capaian tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus, Eko Suharto, saat menyerahkan data kemiskinan dan perkembangan indikator pembangunan kepada Bupati Kudus Sam'ani Intakoris di Pringgitan Pendapa Kudus, Selasa, 10 November 2026.

Penurunan sebesar 0,18 poin persen itu menjadi kabar baik bagi Pemerintah Kabupaten Kudus. Bupati Sam'ani menyampaikan apresiasi atas hasil tersebut dan menilai penurunan kemiskinan serta kenaikan IPM merupakan buah kerja bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak yang mendukung pembangunan daerah.

"Alhamdulillah, angka kemiskinan Kabupaten Kudus mengalami penurunan dari 6,59 persen menjadi 6,41 persen. IPM kita juga meningkat dari 77,94 menjadi 78,61. Ini tentu berkat dukungan dan sinergi seluruh komponen masyarakat," ujar Sam'ani.

Sam'ani menilai penurunan itu antara lain didukung tumbuhnya sektor informal. Pertumbuhan tersebut terlihat dari semakin banyaknya pedagang kopi keliling, pedagang kaki lima, pengemudi ojek daring, serta berbagai jenis usaha lain yang tetap berkembang di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Truk Tangki Diduga Rem Blong Tabrak Pedagang Sayur di Ungaran, Satu Orang Tewas
Baca Juga · Jateng Pantura
Truk Tangki Diduga Rem Blong Tabrak Pedagang Sayur di Ungaran, Satu Orang Tewas

"Tentunya patut disyukuri karena tahun ini angka kemiskinan di Kabupaten Kudus turun. Ini merupakan hasil upaya bersama, salah satunya didukung tumbuhnya sektor informal," katanya.

Menurut Sam'ani, kontribusi terhadap capaian itu datang dari banyak unsur, mulai dari TNI-Polri, masyarakat, pimpinan organisasi perangkat daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga para pengusaha. Dukungan program pemerintah pusat juga dinilai ikut memberi dampak terhadap pembangunan di daerah.

"Keberhasilan ini tidak bisa dilepaskan dari kolaborasi semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu keterlibatan masyarakat, dunia usaha, kampus, dan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan bisa memberikan manfaat nyata," ujarnya.

Kepala BPS Kabupaten Kudus, Eko Suharto, menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan diukur dari sisi moneter, yakni pengeluaran rumah tangga. Warga masuk kategori miskin ketika pengeluarannya kurang dari Rp640.041 per kapita per bulan. Dengan begitu, keluarga beranggotakan empat orang dengan pendapatan kurang dari Rp2,56 juta per bulan dianggap miskin.

Bus Sekolah Gratis Solo Beroperasi Januari 2027, 9 Bus Layani 3 Koridor
Baca Juga · Jateng Pantura
Bus Sekolah Gratis Solo Beroperasi Januari 2027, 9 Bus Layani 3 Koridor

Garis kemiskinan tersebut naik dari sebelumnya Rp576.195 menjadi Rp640.041 per kapita per bulan. Kenaikan itu mencerminkan perubahan nilai kebutuhan minimum masyarakat yang dipengaruhi perkembangan harga berbagai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Ketika daya beli terjaga, dalam artian dari sisi pendapatan mereka tercukupi, kemampuan mereka untuk membeli ada, maka dari sisi angka kemiskinannya bisa turun," ujar Eko.

Untuk menjaga pertumbuhan sektor informal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kudus menggulirkan sejumlah program, di antaranya pemberian beasiswa dan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 32.000 pekerja rentan. "Tahun depan tentu akan diupayakan penambahan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah," ujar Sam'ani.

Meski menunjukkan tren positif, Sam'ani menegaskan Pemerintah Kabupaten Kudus tetap melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan. Langkah itu diperlukan agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan.

Investasi KEK Kendal Tembus Rp107,4 Triliun, Serap 128.809 Tenaga Kerja
Baca Juga · Jateng Pantura
Investasi KEK Kendal Tembus Rp107,4 Triliun, Serap 128.809 Tenaga Kerja

Ia berharap tren perbaikan indikator kesejahteraan tersebut dapat terus dipertahankan, meskipun kondisi ekonomi dan tantangan pembangunan ke depan tidak selalu mudah. "Kudus harus tetap survive. Dalam situasi dan kondisi yang penuh tantangan, kita harus menjaga semangat untuk terus bergerak. Yang paling penting, bagaimana perekonomian masyarakat tetap tumbuh dan pendapatan masyarakat semakin baik," tegasnya.

Selain mengandalkan program pembangunan rutin, Pemerintah Kabupaten Kudus juga berupaya memanfaatkan berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional yang berlangsung di daerah. Kehadiran kegiatan tersebut diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi, membuka peluang usaha, serta meningkatkan pendapatan masyarakat, mulai dari jasa penginapan, transportasi, kuliner, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Capaian penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan pembangunan Kabupaten Kudus. Pemerintah Kabupaten Kudus berkomitmen melanjutkan evaluasi dan memperkuat kolaborasi agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sumber: Kaifanews dan ANTARA News Jateng

Tags:
#kudus#kemiskinan#bps#ipm#jawa tengah
Bagikan:Facebook𝕏 / TwitterWhatsApp

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tulis Komentar

Memuat verifikasi keamanan…