Suarapantura.com - Pemerintah pusat menargetkan proses perizinan 12 kawasan industri baru di Jawa Tengah selesai paling lambat dalam 30 hari. Target tersebut disampaikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (11/11/2026).
Dalam agenda yang sama, Desk Investasi Jawa Tengah juga diresmikan sebagai pusat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Todotua mengatakan percepatan perizinan menjadi perhatian setelah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta berbagai hambatan investasi di wilayahnya segera ditangani.
"Paling lama 30 hari. 12 kawasan industri itu sudah disampaikan Pak Gubernur, ini lagi berproses, paling lambat 30 hari," kata Todotua.
Menurut Todotua, BKPM akan memanggil para pelaku usaha yang mengajukan pengembangan kawasan industri untuk mengklarifikasi berbagai persyaratan sekaligus mempercepat penyelesaian administrasi. Kepastian perizinan dinilai penting untuk menarik minat investor, terutama karena proyek industri berskala besar kerap membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Gubernur Ahmad Luthfi menjelaskan, 12 kawasan industri baru itu tersebar di sejumlah kabupaten dan kota, di antaranya Brebes, Demak, Kendal, Batang, Banyumas, Kebumen, Rembang, dan Semarang. Sebagian wilayah sudah memiliki kawasan industri, sementara sebagian lainnya baru mengembangkan kawasan industri. Lima dari kawasan tersebut berada di wilayah pantai utara Jawa.
Luthfi mengatakan usulan 12 kawasan industri baru itu sudah diajukan Pemprov Jawa Tengah kepada pemerintah pusat agar diakui dan ditetapkan secara resmi. Ia optimistis perizinannya segera terbit karena para calon investor sudah menunggu.
"Insyaallah segera diterbitkan, karena dengan adanya tambahan kawasan industri ini maka akan banyak investor yang masuk," kata Luthfi.
Penyiapan kawasan industri baru ini, kata Luthfi, merupakan upaya memperluas pemerataan investasi sekaligus menciptakan pusat-pusat ekonomi baru. Setiap daerah didorong menyiapkan lahan minimal 50 hektare dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang. Pemprov juga menyiapkan dukungan infrastruktur logistik, mulai dari pengembangan dry port di Batang, fasilitas pelabuhan di Kendal, hingga revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Sejumlah proyek investasi besar turut disiapkan, antara lain industri garmen senilai Rp4,6 triliun yang dijadwalkan groundbreaking pada Desember 2026, ekspansi perusahaan asal Vietnam senilai Rp2,9 triliun, serta relokasi industri asal Tiongkok sebesar Rp2,17 triliun.
Berdasarkan catatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, realisasi investasi selama Januari-September 2026 mencapai Rp72,54 triliun atau setara 73,21 persen dari target tahunan Rp99,09 triliun. Investasi tersebut menyerap 340.334 tenaga kerja dari 82.420 proyek. Khusus triwulan III 2026, investasi yang masuk mencapai Rp24 triliun, meningkat 16,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Luthfi berharap Desk Investasi dapat mempercepat penyelesaian persoalan yang selama ini menghambat masuknya modal ke daerah. "Desk nanti sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam rangka mengatasi masalah-masalah investasi," ujarnya.
Sumber: kumparan, Orbit News
