Suarapantura.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menegaskan komitmennya memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Taj Yasin, keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan menyediakan data dan dokumen pemerintahan. Masyarakat juga harus diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta ikut mengawasi jalannya program pemerintah.
"Pengawasan itu juga dilakukan bukan hanya pengawas-pengawas saja, tetapi masyarakat juga perlu ikut andil dalam melakukan pengawasan," kata Taj Yasin.
Salah satu langkah yang ditempuh Pemprov Jateng adalah mengembangkan layanan digital melalui aplikasi PPID Mobile. Aplikasi tersebut dirancang agar warga dapat memperoleh informasi publik, mengajukan keberatan atas layanan informasi, serta berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pemerintahan.
Di sektor kesehatan, keterbukaan informasi diterapkan melalui aplikasi RSMS Online milik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. Melalui layanan itu, masyarakat dapat mengakses informasi pendaftaran secara daring, jadwal klinik dan dokter, ketersediaan tempat tidur, hingga fasilitas rumah sakit.
Pemprov Jateng juga menyampaikan capaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2025. Dari 35 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng, sebanyak 26 OPD atau 74,28 persen telah masuk kategori Informatif. Sementara itu, seluruh tujuh rumah sakit daerah milik Pemprov Jateng telah mencapai kategori Informatif.
Selain layanan digital, Pemprov Jateng memperkuat literasi keterbukaan informasi melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, OPD, hingga lembaga pengawasan. Tujuannya agar aparatur memahami pentingnya pelayanan informasi sekaligus mendorong masyarakat aktif memanfaatkan hak memperoleh informasi publik.
Prinsip transparansi juga diterapkan dalam pengelolaan birokrasi, khususnya pengisian jabatan. Taj Yasin menjelaskan, pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta yang mempertimbangkan kompetensi dan profesionalisme, dengan tahapan asesmen, verifikasi, hingga uji kompetensi yang dilaksanakan secara terbuka.
"Itu membuktikan bahwa keterbukaan kami benar-benar kita lakukan," ujar Taj Yasin.
Di sisi lain, Gubernur Ahmad Luthfi membuka akses komunikasi langsung dengan masyarakat melalui konsep Rumah Rakyat. Program tersebut menjadi saluran bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun masukan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Melalui penguatan layanan digital, pembenahan birokrasi, serta partisipasi masyarakat, Pemprov Jateng berupaya menjadikan transparansi sebagai bagian dari budaya penyelenggaraan pemerintahan, bukan sekadar kewajiban administratif.
Sumber: Jurnal Patroli News, Jatengpos.co.id
