Profil Nurhayati, Kepala Diskominfo Tegal: Rekam Jabatan, Anggaran, dan LHKPN 2025

Suarapantura.com – Nama Dra. Nurhayati, M.M. menjadi salah satu pejabat yang memegang peran penting dalam tata kelola komunikasi, informasi publik, dan transformasi digital Pemerintah Kabupaten Tegal.

Sejak Juni 2022, Nurhayati dipercaya menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tegal. Sebelum menduduki jabatan tersebut, ia pernah memimpin Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

Rekam jejak jabatan, pengelolaan anggaran, hingga laporan harta kekayaan menjadi sejumlah aspek yang dapat ditelusuri untuk melihat perjalanan karier birokrat perempuan tersebut.

Dari Kepala Dinas Sosial ke Diskominfo

Sebelum memimpin Diskominfo, Nurhayati tercatat pernah menjabat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

Dokumen pemerintah daerah menyebut pengangkatannya sebagai Kepala Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 394 Tahun 2017 tertanggal 20 April 2017.

Jabatan tersebut kemudian berlanjut dengan penugasan baru. Pada Juni 2022, Nurhayati dilantik sebagai Kepala Diskominfo Kabupaten Tegal.

Situs resmi Diskominfo Kabupaten Tegal mencatat masa jabatannya dimulai pada Juni 2022 dan masih berlangsung hingga saat ini.

Pendidikan dan Pangkat Kepegawaian

Dalam berbagai dokumen resmi pemerintah, nama Nurhayati tercantum dengan gelar Dra. dan M.M.

Gelar tersebut menunjukkan latar pendidikan sarjana dan magister manajemen. Namun, informasi mengenai nama perguruan tinggi, program studi pada jenjang sarjana, serta tahun kelulusan belum ditemukan dalam sumber terbuka yang dapat diverifikasi.

Dari sisi kepegawaian, dokumen pemerintah mencantumkan pangkat Nurhayati sebagai Pembina Utama Muda atau golongan IV/c.

Dengan demikian, rincian pendidikan formalnya masih perlu dikonfirmasi melalui data kepegawaian atau riwayat pendidikan resmi yang bersangkutan.

Anggaran Diskominfo Pernah Turun 52,95 Persen

Salah satu catatan yang menarik untuk ditelusuri selama kepemimpinan Nurhayati berkaitan dengan anggaran Diskominfo Kabupaten Tegal.

Dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberitakan pada Maret 2024, Nurhayati menyampaikan bahwa alokasi anggaran kegiatan Diskominfo untuk tahun 2025 sekitar Rp4 miliar.

Angka tersebut turun 52,95 persen dibandingkan anggaran tahun 2024 yang mencapai lebih dari Rp8 miliar.

Nurhayati ketika itu menyebut penurunan anggaran berdampak pada sejumlah kegiatan strategis yang belum memperoleh alokasi pendanaan.

Beberapa kegiatan yang disebut belum teranggarkan antara lain pembangunan Gedung TIK, Command Center, pengadaan mebel, pengadaan lisensi, keterbukaan informasi publik desa, penambahan 18 Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD), program penyelenggaraan statistik sektoral, serta penetration testing.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam mengevaluasi prioritas belanja dan pelaksanaan program Diskominfo.

Namun, penurunan anggaran tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya penyimpangan. Perlu ditelusuri lebih lanjut realisasi anggaran, perubahan APBD, pengadaan barang dan jasa, serta capaian program pada masing-masing tahun anggaran.

LHKPN Nurhayati Tahun 2025 Tercantum di PPID

Aspek lain yang patut menjadi perhatian adalah pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Dalam portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tegal, terdapat dokumen berjudul “LHKPN - Nurhayati Kadis Kominfo 2025”.

Dokumen tersebut tercatat dipublikasikan pada 23 April 2026.

Keberadaan dokumen tersebut menunjukkan bahwa laporan harta kekayaan Nurhayati untuk periode pelaporan 2025 telah dicantumkan dalam daftar informasi publik pemerintah daerah.

Meski demikian, rincian nilai total kekayaan, kepemilikan tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak, surat berharga, kas, serta kewajiban atau utang perlu diperiksa langsung melalui dokumen LHKPN yang bersangkutan.

Angka kekayaan tidak boleh disimpulkan hanya berdasarkan jabatan, pangkat, atau besaran anggaran dinas yang dipimpinnya.

Bagaimana Pendapatan Resminya?

Besaran pendapatan pribadi Nurhayati juga belum dapat dipastikan dari dokumen yang berhasil ditelusuri.

Sebagai pejabat pemerintah daerah, penghasilan yang diterima dapat terdiri atas gaji pokok berdasarkan pangkat dan masa kerja, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, serta komponen tambahan penghasilan pegawai sesuai ketentuan pemerintah daerah.

Namun, tidak ditemukan dokumen terbuka yang secara spesifik mengungkap total pendapatan bersih Nurhayati setiap bulan.

Karena itu, nominal penghasilannya perlu dikonfirmasi melalui data penggajian atau informasi resmi pemerintah daerah, bukan dihitung berdasarkan perkiraan.

Catatan Kasus dan Pemeriksaan

Penelusuran terhadap pemberitaan terbuka belum menemukan informasi terverifikasi yang menyatakan Nurhayati berstatus tersangka atau telah dinyatakan bersalah dalam perkara pidana.

Namun, hal tersebut tidak menutup perlunya pemeriksaan terhadap pengelolaan program dan anggaran pada perangkat daerah yang dipimpinnya.

Untuk memperoleh gambaran yang utuh, sejumlah dokumen dapat menjadi bahan penelusuran lanjutan, mulai dari laporan realisasi anggaran, laporan hasil pemeriksaan BPK, data pengadaan pada LPSE dan SiRUP LKPP, hingga dokumen pertanggungjawaban program.

Riwayat jabatan Nurhayati di Dinas Sosial juga dapat menjadi bagian dari penelusuran apabila terdapat program atau kegiatan tertentu yang memiliki catatan pemeriksaan resmi.

Transparansi Menjadi Bagian Penting Pengelolaan Informasi Publik

Sebagai Kepala Diskominfo, Nurhayati memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik, pengelolaan data sektoral, komunikasi pemerintahan, serta transformasi digital di Kabupaten Tegal.

Keterbukaan informasi bukan hanya menyangkut publikasi kegiatan pemerintah, tetapi juga akses masyarakat terhadap dokumen anggaran, pengadaan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban penggunaan uang negara.

Rekam jabatan, pengelolaan anggaran, dan laporan harta kekayaan merupakan informasi yang relevan untuk melihat akuntabilitas pejabat publik.

Publik tentu berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai bagaimana program dijalankan, berapa anggaran yang digunakan, apa hasilnya, dan bagaimana pertanggungjawabannya.

Catatan: Profil ini disusun berdasarkan dokumen dan pemberitaan yang tersedia. Rincian pendidikan, nominal LHKPN, pendapatan, serta tanggapan Nurhayati mengenai sejumlah catatan anggaran masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.