Suarapantura.com - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) mengungkap 59 perkara penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji bersubsidi serta pertambangan mineral dan batu bara ilegal dalam kurun satu bulan, 14 Oktober hingga 13 November 2026. Sebanyak 79 orang ditetapkan sebagai tersangka, dengan nilai kekayaan negara yang diselamatkan sekaligus penyalahgunaan subsidi diperkirakan mencapai Rp50,07 miliar.
Pengungkapan itu disampaikan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan dalam konferensi pers di Markas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng, Kota Semarang, Jumat (13/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, pimpinan Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, serta sejumlah kapolres jajaran.
Dari total perkara tersebut, sebanyak 46 perkara merupakan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan 61 tersangka. Polisi mengamankan 67 unit kendaraan roda empat dan roda enam serta 63.219 liter BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite dari puluhan kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Kapolda menjelaskan, modus yang ditemukan antara lain membeli BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU untuk ditampung lalu dijual kembali, memodifikasi tangki kendaraan agar daya tampungnya lebih besar, serta memakai QR code atau nomor polisi berbeda untuk pembelian berulang. Para pelaku juga diduga menyedot BBM dari tangki kendaraan untuk dipindahkan ke jeriken dan drum, serta menyalahgunakan rekomendasi pembelian, menimbun, mengangkut, hingga mencampur BBM bersubsidi dengan minyak olahan demi memperoleh keuntungan.
"Ini sangat meresahkan, kemudian sangat merugikan masyarakat yang seyogianya untuk kepentingan konsumen, dalam hal ini masyarakat, tetapi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi," ujar Kapolda.
Sementara itu, penyalahgunaan LPG bersubsidi terungkap dalam enam perkara dengan 10 tersangka. Polisi mengamankan 1.163 tabung LPG berbagai ukuran beserta sejumlah kendaraan. Modusnya, isi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram dipindahkan ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram, hingga 50 kilogram menggunakan perangkat yang telah dimodifikasi, lalu dijual kembali sebagai LPG nonsubsidi untuk meraup selisih harga.
Pada kasus pertambangan ilegal, Polda Jateng dan polres jajaran mengungkap tujuh perkara dan mengamankan delapan tersangka di wilayah Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap, dan Kendal. Petugas turut mengamankan 14 dump truck dan 10 alat berat.
Kapolda menyebut, aktivitas pertambangan ilegal tersebut antara lain dilakukan dengan menambang tanah uruk, pasir, batu, dan batu belah tanpa izin yang sah, termasuk tetap menambang setelah masa berlaku izin operasi produksi berakhir. Dalam beberapa kasus, penambangan dilakukan pada malam hari menggunakan alat berat untuk menghindari pengawasan.
Tersangka tambang ilegal dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Sementara penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Kapolda menegaskan penindakan tidak akan berhenti pada pelaku di lapangan. Apabila BBM maupun LPG bersubsidi terbukti digunakan untuk kepentingan industri, perusahaan yang menggunakan atau menerima manfaat dari penyalahgunaan tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum. Pengawasan akan terus diperketat, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru 2026/2027, agar penyaluran energi bersubsidi tetap tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Gustiar Widodo menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Polda Jateng. Ia menjelaskan, setiap transaksi BBM di SPBU tercatat berdasarkan nomor polisi kendaraan sehingga pola pembelian yang menyimpang dapat ditelusuri.
Kapolda mengimbau masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, serta agen dan pangkalan LPG agar mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan barang bersubsidi dalam bentuk apa pun. Warga yang menemukan dugaan penimbunan, pengoplosan, pengangkutan ilegal, maupun tambang tanpa izin diminta melapor ke polisi terdekat atau Call Center Polri 110.
Sumber: Headlinnews.id, Infoklaten.com, ANTARA News Jateng
