Suarapantura.com - Kota Solo mendapatkan alokasi 691 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program Bedah Rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada 2026. Jumlah tersebut melonjak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 91 unit.
Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan realisasi program tersebut ditargetkan selesai hingga 31 Desember 2026. Hingga Senin (9/11/2026), progres pelaksanaan program telah mencapai 25 persen di sejumlah lokasi.
“Ini kami tunggu realisasinya sampai 31 Desember 2026. Sekarang progresnya sudah berjalan 25% di beberapa titik rumah. Nah, nanti totalnya sebanyak 691 unit rumah,” kata Respati kepada wartawan di Balai Kota Solo, Senin (9/11/2026) siang.
Menurut Respati, BSPS merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian PKP. Program ini dibutuhkan untuk membantu masyarakat Solo yang memerlukan perbaikan rumah, terutama warga berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan alokasi untuk Kota Surakarta dan Kota Padang merupakan yang terbesar sepanjang sejarah program perumahan rakyat di wilayah masing-masing. Surakarta memperoleh 691 unit, sementara Padang mendapatkan 1.430 unit.
Langkah ini menjadi bagian dari pelaksanaan program strategis Presiden Prabowo dalam memugar dan membangun tiga juta rumah secara nasional. Pemerintah menekankan perbaikan fisik hunian harus diimbangi dengan ketepatan sasaran verifikasi penerima manfaat serta pemberdayaan ekonomi warga.
Untuk memperkuat dampak ekonomi lokal, Kementerian PKP mendorong keterlibatan langsung toko bangunan, kontraktor daerah, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan.
Selain pembenahan struktur bangunan, program ini juga diintegrasikan dengan kepastian legalitas lahan melalui percepatan sertifikasi tanah serta skema bantuan modal usaha. Dukungan pembiayaan usaha rakyat diperkuat lewat penyesuaian suku bunga Pemodalan Nasional Madani (PNM) yang dipangkas dari kisaran 22 persen menjadi 8 persen.
Sementara itu, Kementerian PKP terus mendorong percepatan pelaksanaan Program Bedah Rumah Tahun Anggaran 2026. Langkah tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala di lapangan agar target pelaksanaan sebanyak 400.000 unit dapat tercapai.
Maruarar menjelaskan pelaksanaan program Bedah Rumah di sejumlah daerah telah menunjukkan perkembangan. Namun, masih ada daerah yang perlu meningkatkan kinerjanya agar program berjalan lebih optimal.
“Kami sangat senang beberapa daerah baik sekali kinerjanya seperti di Gorontalo, Bangka Belitung, dan Bali. Ada juga beberapa daerah yang kurang kinerjanya seperti Jakarta dan Papua, itu harus diperbaiki,” ujar Maruarar, dikutip dari laman resmi Kementerian PKP, Jumat (11/9/2026).
Ia menambahkan percepatan pelaksanaan program perlu dilakukan dengan memperhatikan berbagai kendala di lapangan. Jika terdapat kebutuhan tambahan sumber daya manusia atau regulasi yang memperlambat, pemerintah akan melakukan penyesuaian dengan tetap memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan.
“Jadi kalau ada SDM yang perlu tambahan kita siapkan, kalau ada regulasi yang lama dan memperlambat kita kurangi. Tapi semuanya harus dikonsultasikan dengan BPK dan BPKP, APH, Polisi, Jaksa, dan juga KPK supaya semuanya baik dan benar, sesuai tujuan. Caranya juga harus baik,” katanya.
Sumber: Solopos, Fajar Asia, Kementerian PKP