Suarapantura.com - Pekerja informal masih mendominasi dunia kerja di Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2026, jumlah pekerja informal di provinsi ini mencapai 13,04 juta orang atau sekitar 61 persen dari total penduduk yang bekerja.
Angka itu menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jateng Heri Pudyatmoko mendorong pemerintah daerah memperluas perlindungan dan jaminan sosial bagi jutaan pekerja informal tersebut.
“Pekerja informal memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Mereka tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah harus memastikan kelompok pekerja ini mendapatkan perhatian dan perlindungan yang layak,” ujar Heri, Selasa, 17 November 2026.
Menurut Heri, perlindungan bagi pekerja informal tidak cukup hanya dengan mendorong mereka bekerja. Pemerintah juga perlu memastikan pekerjaan tersebut mampu memberikan penghidupan yang lebih baik, antara lain melalui akses pelatihan, pembiayaan, pendampingan usaha, serta jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kelompok pekerja informal mencakup berbagai profesi, mulai dari pedagang, sopir, pekerja lepas, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, hingga nelayan. Sebagian besar dari mereka bekerja tanpa hubungan kerja formal, sehingga belum memiliki perlindungan hukum maupun jaminan sosial yang memadai ketika menghadapi risiko kerja.
Untuk memperkuat perlindungan itu, DPRD Jateng tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Raperda tersebut saat ini dibahas di Komisi E DPRD Jawa Tengah dan diharapkan menjadi payung hukum bagi pendataan pekerja informal, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses terhadap program perlindungan sosial.
Upaya memperluas perlindungan pekerja informal juga sejalan dengan langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang masuk dalam 10 kandidat pemerintah provinsi pada penilaian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek Award) 2026. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY Cahyaning Indriasari sebelumnya menyampaikan, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Jateng naik dari 36 persen pada 2024 menjadi 39 persen pada 2025.
Meski meningkat, perluasan kepesertaan masih menjadi pekerjaan rumah. Dari sekitar 19 juta pekerja di Jawa Tengah, sebagian besar berada di sektor informal dan belum seluruhnya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Heri berharap Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal dapat segera rampung dan memberi kepastian hukum sekaligus memperluas perlindungan sosial bagi pekerja informal di Jawa Tengah.
Sumber: Harian Muria, Lintas Jateng