Memuat...IDR/USD 16.285▼ 0.12%IHSG 7.842,11▲ 0.64%Emas Rp 1.384.000/grJakarta 29°C ☁

Guru PAUD di Boyolali Digaji Tanah Bengkok, Izin Operasional Sembilan Tahun Tak Kunjung Turun

M teguh•
Jateng Pantura

Foto: SuaraPantura

Suarapantura.com - Sembilan tahun mengurus izin operasional, Kelompok Bermain (KB) Tunas Belia di Dukuh Pendem, Desa Bengle, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali, belum juga mendapatkan izin. Akibatnya, sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) berbasis masyarakat ini tidak bisa mengakses bantuan pemerintah, sementara para gurunya bertahan mengajar dengan penghasilan yang nyaris tanpa angka.

KB Tunas Belia berdiri pada 2015 atas prakarsa warga Dukuh Pendem bersama Desa Bengle. Bangunannya berdiri di atas tanah kas desa seluas 248 meter persegi dan dibangun secara gotong royong, dengan bahan bangunan dari desa. Saat pertama dibuka, muridnya hanya empat anak. Kini, jumlah siswanya mencapai 29 anak dengan tiga pengajar.

Kepala KB Tunas Belia, Hengky Aristianingsih, menceritakan bahwa pengurusan izin operasional sudah berjalan sembilan tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali, tetapi hingga kini belum ada hasilnya. Pihak sekolah menyebut kendala ada pada sistem. Padahal, seluruh syarat yang diminta, baik manual maupun digital, sudah dikirim dan diajukan.

"Padahal jarak sekolah kami ke Kabupaten Boyolali itu lebih dari 40 km, kami selama ini harus bolak-balik mengurusnya, tetapi sampai sekarang belum turun izinnya," kata Hengky, sarjana PG PAUD yang juga istri Kepala Dusun setempat.

120 Pengusaha Jateng Ikuti Business Skill Mastery, Belajar Strategi Bertahan di Tengah Tekanan Ekonomi
Baca Juga · Jateng Pantura
120 Pengusaha Jateng Ikuti Business Skill Mastery, Belajar Strategi Bertahan di Tengah Tekanan Ekonomi

Tanpa izin, fasilitas sekolah itu masih sangat minim. Belum ada alat permainan anak, dan dua kelas harus berbagi satu ruangan tanpa sekat. Satu kelompok belajar menghadap papan ke arah utara, sementara kelompok lainnya menghadap tembok selatan, sehingga para guru mengajar secara sahut-sahutan meski materinya berbeda. Para guru juga belum bisa mengikuti program beasiswa kuliah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena sekolahnya belum berizin.

Soal penghasilan, para guru nyaris tidak menerima gaji tunai. Dalam sepuluh tahun sejak sekolah berdiri, guru hanya menerima sekitar Rp500 ribu yang dibayarkan sekali dalam dua tahun. Jika dirata-rata, nilainya hanya sekitar Rp20 ribu per bulan. Uang itu berasal dari sisa iuran SPP siswa sebesar Rp20 ribu per bulan, setelah dipotong biaya operasional dan alat belajar.

"Kami para guru per bulan tidak ada gaji, gaji kami 2 tahun sekali kurang lebih Rp500 ribu, melihat keuangan lembaga," ujar Hengky.

150 Kader Posyandu se-Jawa Tengah Dilatih Deteksi Dini Kesehatan Mental Ibu lewat Program SURYA Jaga Ibu
Baca Juga · Jateng Pantura
150 Kader Posyandu se-Jawa Tengah Dilatih Deteksi Dini Kesehatan Mental Ibu lewat Program SURYA Jaga Ibu

Karena gaji tunai nyaris tidak ada, desa mengupayakan imbalan lain berupa tanah bengkok. Setiap guru diberi sepetak kebun untuk diolah dan ditanami sebagai pengganti gaji. Dari tiga guru yang ada, baru dua orang yang mendapatkannya karena satu guru masa kerjanya belum genap setahun. Lahan bengkok itu ditanami dua kali setahun, dengan hasil sekitar Rp2-3 juta per panen. Setiap petak membutuhkan sekitar satu kilogram bibit jagung. Seusai mengajar, Hengky mengolah kebun itu bersama suaminya, dan selama masih mengajar, desa memperbolehkan dirinya menggarap lahan tersebut.

Biaya listrik dan air sekolah pun ditanggung musala setempat. SPP yang minim itu kadang telat dibayar orang tua siswa dan baru dilunasi setelah panen. "Karena sekolah SPP-nya minim, itu pun kadang telat. Biasanya yang telat akan bayar SPP setelah panen. Maka untuk bayar listrik dan air dari dulu ditanggung musala, alhamdulillah warga sini baik semua," kata Hengky.

Kondisi itu terungkap saat Tim Bunda PAUD Jawa Tengah mendatangi KB Tunas Belia pada Jumat (20/11/2026). Kunjungan tersebut berawal dari aduan pengelola sekolah kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen saat acara PAUD Emas di Surakarta beberapa waktu lalu. Staf Ahli Bunda PAUD Jateng, M Fatkhurroji, datang bersama Dinas Pendidikan dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah untuk mengecek langsung keluhan itu.

Menteri PU Tinjau Proyek Jaringan Air Limbah Semarang, Progres 20 Persen Lampaui Target
Baca Juga · Jateng Pantura
Menteri PU Tinjau Proyek Jaringan Air Limbah Semarang, Progres 20 Persen Lampaui Target

Fatkhurroji yang akrab disapa Odji menilai kisah di Tunas Belia sebagai wujud nyata PAUD berbasis masyarakat. "Ini unik dan jadi temuan menarik. Ada guru PAUD digaji dengan tanah bengkok, lalu pihak musala membantu membayar listrik dan air. Ini harus tetap dijaga tidak boleh hilang, inilah PAUD Emas yang sesungguhnya," ujarnya.

Ia menjelaskan, rombongannya diutus Bunda PAUD Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, untuk memfasilitasi penyelesaian masalah perizinan sekolah tersebut. Dalam pertemuan itu hadir pula Ikhwan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali dan Azinar Ismail, Pelaksana Tugas Kepala Desa Bengle. Dinas Pendidikan Boyolali pun berjanji mengawal proses izin agar lebih cepat selesai.

PAUD Emas merupakan program Bunda PAUD Jawa Tengah untuk PAUD berbasis masyarakat, yakni PAUD yang didirikan dan dikelola warga atau desa dengan dana swadaya, bukan milik pemerintah maupun swasta. Meski penghasilannya jauh dari harapan, Hengky mengaku tetap bertahan karena dorongan pengabdian di desa kelahirannya. "Kenapa saya mau mengajar di PAUD ini, karena ingin mengabdi di desa sendiri, dan senang saja bisa berkumpul dengan anak-anak dan dekat sama keluarga," katanya.

Sumber: jatengprov.go.id dan boyolali.net

Tags:
#boyolali#paud#guru paud#pendidikan#jawa tengah
Bagikan:Facebook𝕏 / TwitterWhatsApp

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tulis Komentar

Memuat verifikasi keamanan…