Suarapantura.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menyiapkan pembangunan empat embung di wilayah atas kota sebagai upaya mengendalikan banjir menjelang musim hujan. Rencana pembangunan penampung air tersebut masuk dalam program penanganan banjir Pemkot Semarang pada 2027.
Embung berfungsi menahan limpasan air hujan agar tidak langsung mengalir ke wilayah hilir yang rawan genangan. Dengan penampungan di hulu, debit air yang sampai ke kawasan bawah kota diharapkan bisa dikendalikan, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang, Handi Priyanto, mengatakan empat embung itu direncanakan tersebar di empat lokasi. Dua di antaranya berada di kawasan Banyumanik, yakni Graha Estetika, serta Kedung Tungkul di Meteseh.
"Ada empat lokasi, salah satunya di Banyumanik dan Meteseh. Kita bangun di wilayah hulu agar air tidak semuanya meluncur ke hilir," ujar Handi, Jumat, 20 November 2026.
Handi menjelaskan, embung tersebut nantinya dilengkapi mekanisme pintu air untuk mengatur aliran keluar. Air hujan yang tertampung tidak langsung dilepaskan ketika debit sungai di wilayah hilir masih tinggi, sehingga risiko genangan bisa ditekan.
Salah satu embung direncanakan memiliki luas sekitar 1,5 hektare. Pada 2027, Pemkot Semarang akan mengalokasikan anggaran untuk proses persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Setelah proses Amdal selesai, pembangunan fisik baru dilakukan pada tahun berikutnya.
Selain rencana embung, Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, menyebut penanganan banjir di wilayah Mangkang masih menyisakan persoalan di Sungai Plumbon. Sementara itu, Sungai Beringin telah dinormalisasi dan ditambah pembangunan jalan tol serta tanggul laut Semarang-Demak.
"Untuk wilayah Mangkang, pekerjaan rumah kita sekarang tinggal Sungai Plumbon. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, karena kepentingannya sudah sangat mendesak, BBWS dan pemerintah pusat bisa menindaklanjuti," kata Iswar, Jumat, 20 November 2026.
Iswar menjelaskan, Pemkot Semarang sebelumnya telah mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan guna mendukung normalisasi Sungai Plumbon. Namun, kewenangan pelaksanaan normalisasi berada di pemerintah pusat.
Selain persoalan normalisasi, pihaknya juga menyoroti penyempitan aliran sungai akibat keberadaan bangunan semi permanen di atas sedimentasi Sungai Plumbon, tepatnya di Kampung Tambaksari RW 5. Kondisi tersebut perlu dievaluasi melalui pemantauan bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan pemangku wilayah setempat.
Sumber: Harian Muria, Bahtera Jateng, Disway Jateng