Suarapantura.com - Nama Hashim Djojohadikusumo menjadi salah satu figur yang banyak diperbincangkan sejak Prabowo Subianto menjabat Presiden Republik Indonesia. Selain dikenal sebagai adik kandung Prabowo, Hashim merupakan pengusaha besar yang memiliki jaringan bisnis di berbagai sektor, mulai dari pertambangan, perkebunan, energi hingga infrastruktur digital.
Kedekatan Hashim dengan lingkaran kekuasaan membuat kiprahnya tidak hanya menjadi perhatian dari sisi bisnis, tetapi juga politik dan tata kelola pemerintahan.
Hashim bahkan dipercaya mengemban sejumlah tugas pemerintahan, termasuk sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Ia juga pernah ditunjuk memimpin Satuan Tugas Perumahan serta Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional.
Di balik posisinya sebagai pengusaha dan pejabat yang dekat dengan Presiden, Hashim memiliki perjalanan panjang yang tidak selalu mulus. Namanya pernah terseret perkara perbankan pada 2002 dan menghadapi sengketa kewajiban pajak bernilai besar di Swiss.
Lantas, bagaimana latar belakang pendidikan, kekayaan, sumber penghasilan, dan perjalanan hukum Hashim Djojohadikusumo?
1. Pendidikan Hashim Djojohadikusumo
Hashim Sujono Djojohadikusumo lahir di Jakarta pada 5 Juni 1954. Ia merupakan anak bungsu dari pasangan ekonom Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Marie Sigar.
Hashim berasal dari keluarga yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah ekonomi dan politik Indonesia. Ayahnya, Soemitro, dikenal sebagai ekonom sekaligus pernah menjabat sebagai menteri pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto.
Sementara itu, kakeknya, Margono Djojohadikusumo, merupakan pendiri Bank Negara Indonesia (BNI).
Dalam bidang pendidikan, Hashim menempuh pendidikan di Eropa dan Amerika Serikat. Ia kemudian meraih gelar di bidang politik dan ekonomi dari Pomona College, Claremont, California.
Setelah menyelesaikan pendidikan, Hashim memulai karier di sektor keuangan dan perbankan investasi. Ia kemudian terjun ke dunia usaha dan membangun jaringan bisnis yang berkembang ke berbagai sektor.
Profil resmi Arsari Group menyebut perjalanan bisnis Hashim dimulai jauh sebelum perusahaan tersebut didirikan pada 2006.
2. Kekayaan Hashim Djojohadikusumo
Hashim dikenal sebagai salah satu pengusaha besar Indonesia dengan portofolio bisnis yang tersebar di berbagai sektor.
Namanya pernah masuk daftar 50 orang terkaya Indonesia versi Forbes. Dalam data Forbes tahun 2020, kekayaan bersih Hashim tercatat mencapai US$685 juta.
Sejumlah media Indonesia pada 2024 mengonversi angka tersebut menjadi sekitar Rp10,6 triliun.
Namun, angka itu merupakan estimasi kekayaan pada 2020, bukan data kekayaan terbaru pada 2026. Nilai kekayaan seseorang juga dapat berubah mengikuti harga aset, kepemilikan saham, utang, dan perkembangan bisnis.
Karena itu, angka Rp10,6 triliun tidak bisa langsung dianggap sebagai jumlah kekayaan Hashim saat ini.
Sumber kekayaan Hashim berasal dari kegiatan usaha yang dikembangkan melalui sejumlah perusahaan dan investasi. Portofolionya mencakup perkebunan, pertambangan, energi, perdagangan komoditas, logistik, serta infrastruktur digital.
3. Bisnis dan Sumber Pendapatan
Salah satu kendaraan bisnis utama Hashim adalah Arsari Group, perusahaan yang didirikannya pada 2006.
Berdasarkan profil perusahaan, Arsari Group mengembangkan investasi di sejumlah bidang, antara lain agroforestri, perkebunan, infrastruktur digital, energi terbarukan, pertambangan, perdagangan, dan budi daya perairan.
Sebelum membangun Arsari Group, Hashim dikenal melalui Tirtamas Group. Kelompok usaha tersebut pernah memiliki portofolio bisnis di sektor semen, energi, petrokimia, perkebunan, pertambangan, perbankan, dan perdagangan komoditas.
Hashim juga pernah memimpin Nations Energy, perusahaan energi internasional yang beroperasi di Kazakhstan. Setelah melepas kepemilikannya di perusahaan tersebut, ia melanjutkan aktivitas bisnis melalui Nations Petroleum sebelum kembali mengembangkan investasi di Indonesia.
Dalam perkembangan terbaru, Arsari Group juga memperluas keterkaitan bisnisnya dengan sektor infrastruktur digital dan aset digital.
Laporan Bisnis.com pada Oktober 2026 menyebut Arsari Group memiliki keterkaitan investasi dengan PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) dan PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN).
Hashim sempat menjabat Komisaris Utama WIFI pada 2026. Namun, ia mengundurkan diri melalui surat tertanggal 29 September 2026. Dengan demikian, jabatan tersebut tidak tepat lagi disebut sebagai posisi aktifnya pada November 2026.
4. Berapa Penghasilan Hashim Per Bulan?
Besaran pendapatan pribadi Hashim Djojohadikusumo setiap bulan belum tersedia secara terbuka dalam laporan yang dapat diverifikasi.
Pendapatan dari perusahaan swasta, dividen, investasi, keuntungan usaha, maupun aset pribadi tidak dapat dihitung hanya berdasarkan nilai kekayaan bersihnya.
Sementara itu, Hashim juga memperoleh kedudukan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024, hak keuangan dan fasilitas Utusan Khusus Presiden diberikan paling tinggi setingkat dengan jabatan menteri.
Jika menggunakan komponen gaji pokok menteri sebesar Rp5,04 juta dan tunjangan jabatan sebesar Rp13,608 juta per bulan, totalnya mencapai sekitar Rp18,648 juta.
Namun, angka tersebut merupakan perhitungan berdasarkan komponen gaji dan tunjangan jabatan menteri, bukan konfirmasi mengenai total penghasilan aktual Hashim.
Pendapatan dari bisnis dan investasi pribadinya tidak termasuk dalam perhitungan tersebut.
5. Kasus Bank Industri: Pernah Menjadi Tersangka dan Ditahan
Salah satu perkara hukum yang pernah menyeret nama Hashim terjadi pada 2002, terkait dugaan penyalahgunaan pemberian kredit di Bank Industri.
Saat itu, Hashim menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Industri. Ia bersama Direktur Utama bank tersebut, Umar Yudi, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian kredit kepada kelompok usaha sendiri yang dinilai melanggar ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
Hashim kemudian ditahan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Rumah Tahanan Salemba pada 13 Maret 2002 setelah berkas perkara dilimpahkan oleh penyidik kepolisian.
Dalam pemberitaan Hukumonline pada 13 Maret 2002, perkara tersebut disebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran ketentuan perbankan karena pemberian kredit kepada grup sendiri tidak dilaporkan kepada Bank Indonesia.
Namun, perjalanan perkara tersebut tidak berakhir dengan vonis bersalah.
Pada 26 April 2002, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan surat dakwaan jaksa terhadap Hashim dan Oemarjoedi.
Majelis hakim menilai jaksa menggunakan ketentuan hukum yang belum berlaku pada periode perbuatan yang didakwakan, yakni 1993–1994. Ketentuan mengenai BMPK yang dijadikan dasar dakwaan dinilai baru berlaku lima tahun kemudian.
Hakim menyatakan dakwaan batal demi hukum karena tidak memenuhi asas legalitas.
Putusan tersebut membuat dakwaan dalam perkara itu tidak dapat dilanjutkan sebagaimana disusun jaksa. Dengan demikian, perkara Bank Industri harus ditulis secara akurat: Hashim pernah menjadi tersangka dan ditahan, tetapi dakwaannya dibatalkan oleh pengadilan. Tidak tepat menyebutnya telah divonis bersalah dalam perkara tersebut.
6. Sengketa Pajak di Swiss Senilai CHF131,2 Juta
Perkara lain yang menjadi sorotan internasional adalah sengketa kewajiban pajak Hashim dan istrinya, Anie Harjati, dengan otoritas pajak di Jenewa, Swiss.
Pada 2024, Swissinfo melaporkan bahwa Hashim dan istrinya memiliki kewajiban pajak gabungan sekitar CHF131,2 juta atau setara sekitar US$154 juta berdasarkan nilai yang dilaporkan pada April 2024.
Persoalan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak ketika mereka pernah tinggal di Jenewa selama beberapa tahun sejak akhir 1990-an.
Otoritas Swiss berupaya menagih kewajiban tersebut melalui proses hukum dan penyitaan aset.
Pada 23 April 2024, dua vila yang terkait dengan keluarga Hashim di kawasan Anières, Jenewa, dilelang secara paksa. Kedua properti yang diperkirakan bernilai lebih dari CHF17 juta itu terjual dengan harga CHF12,3 juta.
Perkembangan berikutnya terjadi pada 2024 ketika Mahkamah Agung Federal Swiss mengizinkan otoritas Jenewa menyita rekening bank yang dibuka atas nama Hashim dan istrinya.
Rekening tersebut memiliki dana gabungan hampir US$500 ribu atau sekitar CHF423 ribu.
Dalam proses hukum di Swiss, Hashim dan istrinya menyampaikan keberatan serta menyatakan mengalami kesulitan keuangan. Mereka juga menyebut telah mengeluarkan dana besar untuk membantu bisnis dan membiayai kegiatan politik Prabowo.
Namun, pengadilan Swiss menolak sejumlah argumen tersebut. Dalam putusan yang diberitakan pada Oktober 2024, pengadilan menyatakan klaim kebangkrutan dan perpisahan yang diajukan tidak cukup untuk membatalkan kewajiban pajak.
Perlu digarisbawahi, perkara di Swiss tersebut merupakan sengketa penagihan pajak dan penyitaan aset. Perkara itu tidak sama dengan putusan pidana korupsi atau vonis pidana terhadap Hashim.
7. Nama Hashim Dikaitkan dengan Kasus Riza Chalid
Pada Juli 2025, nama Hashim juga sempat muncul dalam pemberitaan terkait perkara dugaan korupsi tata kelola minyak yang menyeret pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid.
Juru bicara Hashim, Ariseno Ridhwan, memberikan klarifikasi bahwa sejumlah orang disebut menghubungi Riza Chalid tanpa seizin maupun sepengetahuan Hashim dan menggunakan namanya tanpa persetujuan.
Juru bicara tersebut juga menjelaskan bahwa Riza Chalid pernah meminta bantuan kepada Hashim terkait persoalan hukum dalam kesempatan terpisah.
Dengan demikian, penyebutan nama Hashim dalam pemberitaan tersebut tidak dapat diartikan bahwa ia menjadi tersangka atau terlibat sebagai pelaku dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak.
8. Jabatan Pemerintahan dan Potensi Konflik Kepentingan
Selain menjadi pengusaha, Hashim memiliki peran dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia dipercaya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Hashim juga pernah ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Perumahan dan Ketua Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional.
Keterlibatan Hashim dalam berbagai agenda pemerintahan menjadi perhatian karena ia juga memiliki kepentingan bisnis di sejumlah sektor ekonomi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis pribadi, terutama apabila kebijakan pemerintah bersinggungan dengan sektor usaha yang memiliki keterkaitan dengan kelompok bisnisnya.
Namun, potensi konflik kepentingan tidak otomatis membuktikan terjadinya tindak pidana. Penilaiannya harus didasarkan pada transparansi kepemilikan, proses pengambilan keputusan, keterlibatan dalam pengadaan atau pemberian proyek, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Karena itu, rekam jejak Hashim perlu dilihat secara menyeluruh: sebagai pengusaha besar, tokoh politik, sekaligus pejabat yang memperoleh kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto.