Memuat...IDR/USD 16.285▼ 0.12%IHSG 7.842,11▲ 0.64%Emas Rp 1.384.000/grJakarta 29°C ☁

42 Anggota DPR RI Belum Bergelar S1, 34 Orang Lulusan SMA dan 8 Diploma

Sabila JP•
Nasional

Gedung MPR/DPR (Foto: Ist)

Suarapantura.com - Latar belakang pendidikan anggota DPR RI periode 2024–2029 kembali menjadi sorotan. Di tengah tuntutan masyarakat agar ijazah pejabat publik dibuka dan diverifikasi, data resmi DPR memperlihatkan bahwa tidak seluruh wakil rakyat di Senayan telah menyelesaikan pendidikan sarjana.

Berdasarkan publikasi Demografi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025 yang diterbitkan Sekretariat Jenderal DPR RI pada Februari 2026, terdapat 579 anggota DPR aktif yang datanya dihimpun berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 anggota tercatat memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat. Sementara delapan anggota lainnya memiliki pendidikan tertinggi pada jenjang diploma.

Dengan demikian, terdapat 42 anggota DPR atau sekitar 7,25 persen yang dalam pendataan tersebut belum tercatat menyelesaikan pendidikan S1.

Angka tersebut berbeda dengan jumlah anggota yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana hingga doktoral. Data DPR mencatat 242 anggota merupakan lulusan S1, 208 orang lulusan S2, dan 87 orang lulusan S3.

Artinya, mayoritas anggota DPR memang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Namun, keberadaan puluhan anggota yang belum bergelar sarjana kembali membuka pembahasan mengenai kompetensi, transparansi, dan standar pendidikan wakil rakyat.

34 Anggota DPR Tercatat Lulusan SMA

Data resmi DPR menunjukkan bahwa dari 579 anggota aktif, sebanyak 34 orang atau 5,87 persen memiliki pendidikan tertinggi SMA atau sederajat.

Sementara itu, delapan anggota atau 1,38 persen tercatat memiliki pendidikan tertinggi diploma.

Jika kedua kelompok tersebut digabungkan, terdapat 42 anggota DPR yang belum tercatat memiliki gelar sarjana.

Berikut rincian pendidikan anggota DPR RI berdasarkan publikasi resmi tahun 2025:

Pendidikan tertinggi

Jumlah anggota

Persentase

SMA/sederajat

34

5,87%

Diploma

8

1,38%

S1

242

41,80%

S2

208

35,92%

S3

87

15,03%

Total

579

100%

Data tersebut menunjukkan bahwa lulusan S1 menjadi kelompok terbesar di DPR, disusul lulusan S2 dan S3.

Dikepung Dukungan Jadi Wapres, Dasco Lempar Bola Panas ke Prabowo
Baca Juga · Nasional
Dikepung Dukungan Jadi Wapres, Dasco Lempar Bola Panas ke Prabowo

Jika lulusan S1, S2, dan S3 digabungkan, jumlahnya mencapai 537 orang atau sekitar 92,75 persen dari anggota DPR aktif yang masuk dalam pendataan.

Namun, data agregat tersebut belum mengungkap daftar nama seluruh anggota yang berada pada kategori SMA dan diploma. Karena itu, tidak tepat menyebut nama seseorang sebagai anggota DPR yang tidak memiliki ijazah S1 tanpa memeriksa profil dan dokumen pendidikannya secara individual.

211 Anggota DPR Pernah Tidak Mencantumkan Riwayat Pendidikan

Sorotan mengenai pendidikan anggota DPR sebenarnya bukan persoalan baru.

Publikasi Statistik Politik 2024 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan data bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), mencatat sebanyak 211 dari 580 anggota DPR terpilih tidak mencantumkan latar belakang pendidikan dalam data pencalonan Pemilu 2024.

Jumlah tersebut mencapai sekitar 36,38 persen dari keseluruhan anggota DPR terpilih.

Dalam publikasi yang sama, terdapat 63 anggota dengan pendidikan SMA atau sederajat, tiga orang lulusan D3, 155 orang lulusan S1, 119 orang lulusan S2, dan 29 orang lulusan S3.

Angka 211 tersebut kemudian menjadi perhatian karena masyarakat mempertanyakan mengapa riwayat pendidikan sebagian wakil rakyat tidak tercantum dalam data pencalonan.

Meski demikian, tidak mencantumkan riwayat pendidikan bukan berarti seseorang tidak memiliki ijazah. Data tersebut juga tidak membuktikan adanya ijazah palsu.

Perlu dibedakan antara data pencalonan yang tidak lengkap dengan hasil pendataan pendidikan internal DPR pada 2025. Kedua publikasi tersebut memiliki waktu dan sumber pendataan yang berbeda sehingga angkanya tidak dapat dijumlahkan atau diperlakukan sebagai satu kelompok.

Polemik Pendidikan Pinka Haprani, Anak Puan Maharani

Di tengah pembahasan pendidikan anggota DPR, nama Diah Pikatan Orissa Putri Haprani atau Pinka Haprani ikut menjadi perhatian.

Dasco Disebut Jadi Korban Operasi Pembusukan, Hensat Desak Dugaan Penyadapan Diusut
Baca Juga · Nasional
Dasco Disebut Jadi Korban Operasi Pembusukan, Hensat Desak Dugaan Penyadapan Diusut

Putri Ketua DPR RI Puan Maharani tersebut menjadi perbincangan setelah muncul tudingan di media sosial bahwa dirinya tidak menyelesaikan pendidikan S1.

Polemik itu muncul setelah riwayat pendidikan Pinka di Universitas Indonesia (UI) diketahui tercatat mengundurkan diri pada tahun akademik 2019/2020.

Namun, Ketua DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur, Yunus Takandewa, membantah tudingan tersebut. Melalui penjelasannya pada 15 November 2026, Yunus menyebut Pinka sempat menempuh pendidikan Ilmu Komunikasi di UI sebelum melanjutkan studi ke School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, Inggris.

Menurut Yunus, Pinka memilih mengundurkan diri dari UI karena melanjutkan pendidikan di Inggris.

Dengan demikian, status mengundurkan diri dari UI tidak bisa langsung dijadikan bukti bahwa Pinka tidak memiliki gelar sarjana. Klaim kelulusan dari SOAS tersebut tetap perlu dibedakan antara keterangan pihak yang membela Pinka dan konfirmasi akademik langsung dari universitas.

Polemik ini memperlihatkan pentingnya pemeriksaan riwayat pendidikan secara menyeluruh. Berhenti dari satu perguruan tinggi tidak otomatis berarti gagal menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi lain.

Syarat Menjadi Anggota DPR Tidak Harus Sarjana

Persoalan pendidikan anggota DPR juga berkaitan dengan ketentuan hukum mengenai persyaratan calon legislatif.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa calon anggota DPR harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah, SMK, atau pendidikan lain yang sederajat.

Dengan ketentuan tersebut, gelar S1 bukan persyaratan wajib untuk menjadi anggota DPR RI.

Artinya, anggota DPR yang hanya memiliki ijazah SMA atau sederajat tidak otomatis melanggar aturan pemilu selama memenuhi seluruh persyaratan pencalonan lainnya.

Profil Adik Sasongko Disorot, Kolom Pengalaman Kerja Kosong, Harta Tembus Rp13,56 Miliar
Baca Juga · Nasional
Profil Adik Sasongko Disorot, Kolom Pengalaman Kerja Kosong, Harta Tembus Rp13,56 Miliar

Meski demikian, persyaratan hukum minimum berbeda dengan tuntutan publik mengenai kualitas dan kapasitas wakil rakyat.

DPR memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Anggota dewan harus membahas rancangan undang-undang, mengawasi kebijakan pemerintah, serta mengambil keputusan terkait penggunaan anggaran negara.

Karena itu, latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan memahami regulasi, dan kapasitas analisis menjadi bagian penting yang layak diketahui masyarakat.

Transparansi Ijazah 580 Anggota DPR Jadi Tuntutan Publik

Polemik pendidikan legislator kembali menguat setelah muncul petisi daring yang meminta agar dokumen pendidikan seluruh anggota DPR RI dibuka dan diverifikasi.

Petisi tersebut mencuat setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026, yang turut memicu perbincangan publik mengenai transparansi dokumen pendidikan pejabat negara.

Tuntutan verifikasi itu ditujukan kepada pimpinan DPR, KPU, serta kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.

Namun, sampai munculnya tuntutan tersebut, belum ada keputusan resmi yang memastikan pemeriksaan ulang seluruh ijazah anggota DPR dilakukan sebagai tindak lanjut petisi.

Pada akhirnya, persoalan pendidikan wakil rakyat tidak cukup hanya dilihat dari jumlah lulusan SMA, diploma, sarjana, magister, atau doktor. Yang lebih penting adalah keterbukaan informasi dan kepastian bahwa setiap riwayat pendidikan yang dicantumkan dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat berhak mengetahui latar belakang wakil yang dipilihnya. Transparansi dokumen pendidikan juga penting agar tudingan di ruang publik tidak berubah menjadi penghakiman tanpa bukti.

Tags:
#DPR RI#Puan Maharani#BPS#KPU#Ijazah
Bagikan:Facebook𝕏 / TwitterWhatsApp

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Tulis Komentar

Memuat verifikasi keamanan…