SuaraPantura.com - Pindok Pesantrean (Ponpes) Al Zaytun baru-baru ini menjadi pusat perbicangan publik.
Pasalnya, saat prlaksanaan Sholat Idul Fitri 2023 tersebar foto yang memperlihatkan jamaah sholat wanita dan pria berada di satu saf yang sama.
Selain itu, para jemaah membentuk saf berjarak dan berjajar rapi.
Pemandangan tersebut terlihat seperti cara beribadah ketika pandemi Covid-19 melanda.
Sontak kejadian itu pun menuai banyak kontroversi di tanah air. Sebenarnya, tidak kali ini saja pondok pesantren Al Zaytun menjadi pusat perhatian.
Ponpes Al Zaytun sempat disebut oleh Washington Times (29 Agustus 2005) sebagai pesantren terbesar se-Asia Tenggara ("the largest Islamic madrasah in Southeast Asia").
Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun adalah sebuah Ponpes yang terletak di desa Mekar Jaya, kecamatan Gantar, kabupaten Indramayu, provinsi Jawa Barat.
Pesantren ini merupakan usaha dari Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), yang memulai pembangunannya pada 13 Agustus 1996. Pembukaan awal pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1999 dan peresmian secara umum dilakukan pada 27 Agustus 1999 oleh Presiden RI ke-3, Prof. B.J. Habibie.
Sementara Pimpinan pesantren ini ialah Prof. Dr. Dr. (H.C.) Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, MP yang adalah alumni Pondok Pesantren Gontor.
Ponpes ini berdiri di atas lahan seluas 1200 hektar. Tercatat pada tahun 2011 telah ada sekitar 7.000 santri yang menimba ilmu di pesantren ini.
Santri berasal dari berbagai daerah di Indonesia serta luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Timor Leste dan Afrika Selatan.
Sempat Dituduh Anti Pancasila
Pada tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan penelitian mengenai pesantren ini dan hasilnya menyatakan bahwa ada keterkaitan kepemimpinan dan finansial antara Ma'had Al-Zaytun dengan Negara Islam Indonesia (NII) KW 9.
Menanggapi isu-isu yang kemudian berkembang di masyarakat mengenai keterkaitan Ponpes Al-Zaytun dengan NII pada tahun 2011, Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang saat itu menjabat panglima Kodam III/Siliwangi, berinisiatif untuk melakukan komunikasi dari kedua pihak, baik dari Panji Gumilang selaku pengasuh Pesantren Al-Zaytun dan kelompok masyarakat tertentu.
Hasilnya, isu bahwa Ponpes Al-Zaytun mendidik siswa atau santri agar menolak Pancasila tidak terbukti sama sekali. "Sekarang kita lihat hasilnya, gaya komunikasi yang saya lakukan. Tidak ada kecurigaan lagi. Ini masalahnya komunikasi," demikian ujar Moeldoko.
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono membantah jika Ponpes Al-Zaytun disebut sebagai sarang kelompok NII. Ia mengaku sering berkunjung ke pondok pesantren tersebut.
Pembuktian bahwa Ponpes tersebut bukan sarang NII juga dapat dilihat dari beberapa hal.
Salah satunya adalah hasil dari penelitian tim Kementerian Agama, yang menyatakan bahwa ajaran dalam Ponpes tersebut tidak ada yang menyalahi ajaran Islam.
Sedang Pimpinan Ponpes, Panji Gumilang menanggapi isu-isu tersebut dengan mengatakan bahwa persoalan NII menurut sejarah Indonesia sudah selesai pada tahun 1962.
Terkait dengan persoalan finansial, Panji Gumilang menjelaskan, semuanya didapat dari uang siswa dan usaha ekonomi pesantren. Misalnya, pertanian padi dan perkebunan jati.
Selain itu, dia mengatakan bahwa beberapa sahabatnya memberikan bantuan dana.
***
