Suarapantura.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes mempercepat penertiban jaringan kabel fiber optik yang membentang di ruang publik. Langkah ini dibahas dalam Rapat Penertiban Kabel Fiber Optik di Ruang Rapat Lantai 5 Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes, Senin (2/11/2026), yang dipimpin langsung Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma bersama perangkat daerah terkait.
Dalam rapat tersebut, Bupati Paramitha meminta rencana penataan kabel fiber optik yang sudah dibicarakan sejak 2025 segera diwujudkan dalam tindakan nyata. Menurutnya, pembahasan yang berlarut-larut tanpa tindak lanjut tidak akan menyelesaikan persoalan kabel yang semrawut di ruang publik.
Paramitha menegaskan, laju pembangunan jaringan telekomunikasi harus berjalan seiring dengan pengawasan yang memadai. Pemasangan kabel tidak bisa hanya mengejar kebutuhan konektivitas, melainkan juga wajib memperhatikan keselamatan warga, kerapian lingkungan, serta aturan yang berlaku di daerah.
Pemkab Brebes juga menyoroti sejumlah penyedia layanan internet atau provider yang diduga belum sepenuhnya mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang publik dan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Karena itu, pemerintah daerah menilai perlu ada pendataan menyeluruh atas jaringan yang sudah terpasang, disertai evaluasi kepatuhan masing-masing penyedia layanan.
Dari hasil pendataan dan evaluasi itu, perangkat daerah terkait diminta memperkuat koordinasi dan menyusun langkah penertiban secara terukur. Hasilnya diharapkan menjadi pijakan untuk menentukan tindakan berikutnya, bukan sekadar penindakan sesaat di lapangan.
Selain penataan fisik jaringan, perhatian Pemkab Brebes juga tertuju pada kontribusi provider kepada daerah. Bupati meminta jajarannya menelusuri kewajiban pajak maupun retribusi dari aktivitas penyedia layanan telekomunikasi, dengan merujuk pada jenis kegiatan usaha, objek pungutan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan penelusuran tersebut, pemanfaatan ruang publik oleh perusahaan telekomunikasi diharapkan tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga tertib secara aturan dan memberi manfaat bagi pembangunan daerah.
Meski mendorong penertiban, Pemkab Brebes menegaskan tidak bermaksud menghambat perkembangan teknologi maupun investasi di sektor telekomunikasi. Perluasan akses internet tetap didukung, selama penyelenggaraannya dijalankan dengan tanggung jawab usaha dan kepatuhan terhadap regulasi.
Penataan kabel fiber optik ini pun diarahkan pada pembenahan tata kelola secara menyeluruh, agar pemasangan dan pemanfaatan jaringan ke depan memiliki dasar pengawasan yang jelas. Kejelasan tahapan, penerapan aturan yang konsisten, serta pengawasan terhadap provider menjadi kunci agar penertiban tidak berhenti pada pembahasan semata.
Sumber: Mantiq Media, BeritaKota, Info Bhayangkara.
