Suarapantura.com - Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kabupaten Tegal mengenai sengketa breakwater di pesisir Desa Kramat, Kecamatan Kramat, berakhir tanpa kesepakatan pada Rabu, 4 November 2026. Mediasi yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tegal, Umi Azkiyani, belum mampu mempertemukan dua pihak yang bersengketa.
Persoalan ini bermula dari pembangunan tanggul pemecah ombak atau breakwater di bibir pantai Kramat yang dikaitkan dengan kegiatan tambak udang vaname. Di satu sisi, pembangunan tersebut dinilai mengganggu aktivitas usaha lain di kawasan pesisir. Di sisi lain, pembangunnya menyebut bangunan itu diperlukan untuk melindungi lahan dari terjangan ombak.
Dalam forum RDP tersebut, Philip Marcel selaku pemilik tambak udang vaname sekaligus pembangun breakwater menyampaikan pembelaannya. Ia menyatakan bangunan itu berdiri di atas lahannya sendiri dan berfungsi sebagai pelindung dari gelombang laut. Menurutnya, keberadaan breakwater justru dibutuhkan untuk menjaga lahan yang ia kelola.
Pandangan berbeda disampaikan Ivan Santosa, Direktur PT Proskuneo. Ia mempersoalkan posisi breakwater yang dinilai menjorok ke arah barat sehingga mengganggu kegiatan perusahaannya. Ivan meminta agar alur bangunan itu diluruskan dan dilengkapi dinding pembatas, sehingga tidak lagi menimbulkan gangguan bagi pihak lain.
Perbedaan pandangan tersebut tidak menemukan titik temu hingga rapat ditutup. Masing-masing pihak tetap bertahan pada sikapnya, sementara Komisi III belum menghasilkan penyelesaian yang disepakati bersama. Dengan demikian, sengketa di pesisir Kramat itu masih terbuka dan menunggu tindak lanjut dari para pihak maupun pemerintah daerah.
Kasus ini sebenarnya sudah menjadi sorotan sejak Oktober 2026. Kala itu, aktivitas pengurugan laut untuk pembangunan tambak udang vaname di pesisir Kramat menuai protes karena warga mempertanyakan kelengkapan perizinannya. Kepala Desa Kramat, Soleh, bahkan telah melayangkan surat resmi kepada pihak perusahaan pada 12 Oktober 2026 untuk meminta penghentian sementara kegiatan tersebut hingga status perizinannya jelas.
Komisi III DPRD Kabupaten Tegal kemudian melakukan inspeksi mendadak ke lokasi setelah menerima aduan dari kalangan nelayan. Umi Azkiyani menegaskan, pemanfaatan ruang laut wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk persetujuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia menduga kegiatan tersebut belum mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), sehingga meminta aktivitas itu dihentikan total untuk sementara waktu.
Umi juga mengingatkan potensi dampak lanjutan apabila persoalan ini dibiarkan. Menurutnya, pengurugan laut yang masif dapat merusak ekosistem pesisir dan mengancam mata pencaharian nelayan yang menggantungkan hidup dari laut. Karena itu, DPRD mendorong agar kejelasan izin menjadi syarat utama sebelum kegiatan apa pun dilanjutkan.
Hingga kini, belum ada keputusan final yang mengikat kedua belah pihak. Warga pesisir dan nelayan Kramat masih menunggu langkah konkret pemerintah daerah untuk memastikan pemanfaatan ruang laut berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat sekitar. DPRD diharapkan kembali memfasilitasi pertemuan lanjutan agar sengketa ini tidak berlarut-larut.
Sumber: Radar Tegal dan MetroMediaNews.
