Suarapantura.com - Pemangkasan dana desa oleh pemerintah pusat menuai sorotan dari DPRD Kabupaten Tegal. Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Tegal, Nurul Fajrin, menilai kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap pembangunan di desa-desa yang saat ini tengah berjalan.
Fajrin menyampaikan sorotan itu saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Tegal, Rabu (4/11/2026). Menurut dia, banyak program pembangunan desa kini terganggu karena anggaran yang sudah direncanakan tiba-tiba dipangkas.
"Banyak pembangunan desa yang saat ini tengah berjalan menjadi terganggu karena pemotongan dana desa," kata Fajrin.
Ia menjelaskan, berdasarkan surat edaran yang diterima, dana desa Kabupaten Tegal dipangkas sekitar Rp200 miliar. Dana yang semula sekitar Rp600 miliar menjadi sekitar Rp400 miliar.
Menurut Fajrin, pemerintah desa kini kebingungan karena pembangunan yang sudah direncanakan harus berjalan dengan anggaran yang berkurang. Ia menilai pemangkasan itu menghambat berbagai program di desa, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat.
"Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, karena desa menjadi ujung tombak pembangunan. Kalau dananya dipangkas, pembangunan di desa akan terhambat," ujar Fajrin.
Fajrin berharap pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan pemangkasan dana desa tersebut. Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Tegal segera mencari solusi agar pembangunan desa tidak terhenti.
"Pemerintah daerah harus segera mencari solusi, agar pembangunan desa tidak terhenti," pungkasnya.
Sebelumnya, penurunan alokasi dana desa juga mengemuka dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Gedung PMI Slawi, Rabu (21/10/2026). Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal, Muhammad Ridha, menjelaskan alokasi yang pada tahun-tahun sebelumnya rata-rata Rp1,1 miliar per desa kini sekitar Rp350 juta hingga Rp400 juta.
Menurut Ridha, perubahan itu merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 untuk mendukung program strategis nasional, salah satunya pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dengan 60 persen pagu dana desa dialokasikan di rekening penampungan empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Dalam forum yang sama, sejumlah kepala desa menyampaikan keluhan atas pemotongan anggaran tersebut. Anggota Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, yang mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah IX, berjanji menyerahkan daftar catatan reses langsung kepada Menteri Keuangan untuk mengupayakan penambahan dana desa bagi Kabupaten Tegal. Ia menyebut secara nasional anggaran dana desa diproyeksikan naik dari Rp55 triliun menjadi Rp77 triliun pada 2027.
Sementara itu, KPPN Tegal mencatat penyaluran dana desa tahap 1 dan tahap 2 untuk 281 desa telah tuntas 100 persen pada 29 September lalu.
Sumber: Disway Jateng, Setda Kabupaten Tegal
