Suarapantura.com - Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menghapus denda keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh tunggakan PBB-P2 dari tahun-tahun sebelumnya, tanpa terkecuali.
Kepala Bapenda Kabupaten Tegal Mochamad Noviyanto menjelaskan, penghapusan denda menjadi bentuk keringanan sekaligus dorongan agar masyarakat segera melunasi kewajiban pajaknya. Pokok pajak tetap harus dibayar, namun dendanya dihapus selama masa program berlangsung.
"Ini berlaku untuk semua tunggakan tahun-tahun sebelumnya. Pokok pajaknya tetap dibayar, tapi dendanya dihapus. Ini berlaku sampai 31 Desember 2026," ujar Noviyanto saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis 5 November 2026.
Menurut Noviyanto, selama ini banyak wajib pajak enggan membayar tunggakan PBB-P2 karena besaran dendanya dinilai memberatkan, padahal pokok pajaknya justru relatif kecil. Ia mencontohkan, ada warga yang pokok pajaknya hanya Rp10 ribu, tetapi karena menunggak bertahun-tahun dendanya bisa mencapai Rp50 ribu.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, denda keterlambatan PBB-P2 dikenakan sebesar 2 persen per bulan dengan maksimal 24 bulan. Artinya, denda yang dikenakan bisa mencapai 48 persen dari pokok pajak.
"Kalau sudah 24 bulan atau dua tahun menunggak, dendanya sudah 48 persen. Ini yang membuat masyarakat berat," katanya.
Noviyanto berharap kebijakan ini mampu meningkatkan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Tegal yang hingga awal November 2026 baru mencapai sekitar 85 persen. Target PBB-P2 tahun ini sebesar Rp23 miliar, sementara realisasinya baru Rp19,6 miliar sehingga masih ada kekurangan sekitar Rp3,4 miliar.
"Target PBB-P2 tahun ini Rp23 miliar, realisasi sampai sekarang baru Rp19,6 miliar. Masih ada kekurangan sekitar Rp3,4 miliar. Kami berharap dengan penghapusan denda ini, masyarakat segera membayar dan target bisa tercapai," ungkapnya.
Selain penghapusan denda, Bapenda Kabupaten Tegal juga terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, termasuk sosialisasi dan jemput bola ke desa-desa. Noviyanto juga meminta dukungan kepala desa dan perangkat desa untuk mengingatkan warganya agar segera membayar PBB-P2.
"Kami juga meminta dukungan kepala desa dan perangkat desa untuk mengingatkan warganya agar segera membayar PBB-P2. Karena pajak ini kembali lagi untuk pembangunan daerah," tuturnya.
Noviyanto menegaskan program penghapusan denda ini hanya berlaku hingga 31 Desember 2026. Setelah tanggal tersebut, denda keterlambatan akan kembali diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia pun mengimbau warga tidak melewatkan kesempatan ini.
"Jadi, jangan sampai terlewat. Mumpung dendanya dihapus, segera lunasi. Setelah 31 Desember 2026, dendanya berlaku lagi," tegasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Makhmud mengatakan kebijakan penghapusan denda PBB-P2 merupakan bentuk keberpihakan Pemkab Tegal kepada masyarakat, khususnya di tengah kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih. Kebijakan ini juga sejalan dengan arahan Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah dan tidak memberatkan.
Amir berharap kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin meningkat sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal juga bisa meningkat. Dana yang diperoleh dari PBB-P2 akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program prioritas daerah.
"Pajak yang dibayar masyarakat akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan. Jadi, mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya," pungkasnya.
Sumber: Radar Tegal
