Suarapantura.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tegal bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tegal memberikan penyuluhan hukum kepada puluhan pengelola parkir di wilayah Kabupaten Tegal. Kegiatan ini digelar untuk menertibkan pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum agar berjalan bersih, transparan, dan sesuai aturan.
Penyuluhan tersebut berlangsung di Pendopo Amangkurat, Slawi, pada Kamis, 5 November 2026. Para peserta yang hadir merupakan juru parkir dari berbagai titik di Kabupaten Tegal. Mereka mendapatkan pembekalan mengenai kewajiban dan hak sebagai pengelola parkir, termasuk tata cara pemungutan retribusi dan penggunaan karcis resmi.
Kasubsi Intelijen Kejari Kabupaten Tegal, Eko Nugroho, mengatakan penyuluhan ini penting agar para juru parkir memahami aturan retribusi dan tidak melakukan pungutan liar kepada masyarakat. Ia menegaskan retribusi yang dipungut dari pengguna jasa parkir merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan.
"Kami tidak ingin ada lagi pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Juru parkir harus memahami bahwa retribusi yang mereka pungut adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan," ujar Eko.
Eko menambahkan, Kejari Kabupaten Tegal akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan parkir, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar penarikan retribusi berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Kabupaten Tegal, Kusmi, yang hadir mewakili Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Tegal Yuriswandi, menyampaikan pentingnya pemahaman hukum dalam pengelolaan retribusi parkir. Sebagai Jaksa Pengacara Negara, pihaknya memberikan penguatan hukum atas berbagai aspek yang berpotensi menimbulkan persoalan dalam pengelolaan parkir.
"Melalui penyuluhan hukum ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal turut mendorong agar penyelenggaraan parkir di Kabupaten Tegal berjalan tertib, transparan, dan akuntabel," kata Kusmi.
Menurut Kusmi, langkah ini juga bertujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan sosial bagi para juru parkir resmi yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan parkir di lapangan. Ia mengingatkan para petugas parkir agar memahami ketentuan pelayanan dan aturan penggunaan karcis parkir resmi, sehingga tidak terjadi pungutan liar.
Kusmi menegaskan tata kelola parkir yang baik hanya bisa terwujud melalui kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan para juru parkir. Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan daerah tentang retribusi parkir menjadi kunci untuk mengamankan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran.
"Kami juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi daerah terkait retribusi parkir, mengamankan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan memperkuat koordinasi lintas sektor," ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Tegal menilai pembenahan tata kelola parkir perlu dilakukan agar tidak ada lagi keluhan mengenai tarif yang tidak sesuai aturan maupun sikap juru parkir yang tidak profesional. Melalui edukasi dan pendampingan hukum ini, Kejari dan Dishub berharap tercipta pelayanan parkir yang lebih baik, nyaman, dan bebas dari pungutan liar, sekaligus menjadikan para juru parkir sebagai mitra pemerintah dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan pengguna jalan.
Sumber: Disway Jateng, Radar Tegal
