Suarapantura.com - Sebanyak 40 kepala sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Brebes resmi dilantik sekaligus menandatangani pakta integritas yang melarang segala bentuk pungutan wajib di sekolah. Pelantikan dan penandatanganan pakta tersebut berlangsung di Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes, Kamis, 5 November 2026.
Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menegaskan bahwa ijazah merupakan hak setiap anak dan tidak boleh dijadikan jaminan atas persoalan keuangan orang tua. Ia meminta para kepala sekolah memastikan tidak ada lagi anak yang dipermalukan atau kehilangan semangat bersekolah hanya karena keluarganya belum mampu membayar iuran.
"Sekolah adalah tempat anak belajar, bukan tempat orang tua ditagih," kata Paramitha dalam arahannya. Ia menekankan bahwa tanggung jawab terbesar seorang kepala sekolah adalah memastikan setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang adil, bukan sekadar mengelola gedung atau mengejar akreditasi.
Melalui pakta integritas tersebut, para kepala sekolah berkomitmen menghapus pungutan wajib dalam bentuk apa pun. Larangan itu mencakup SPP, uang gedung, uang pengembangan sekolah, uang daftar ulang, dan iuran kelas. Biaya perpisahan, studi wisata, dan wisuda juga tidak boleh dibebankan sebagai kewajiban kepada peserta didik.
Sekolah juga dilarang mewajibkan orang tua membeli buku, lembar kerja siswa, seragam, maupun perlengkapan pendidikan lainnya melalui pihak sekolah. "Tidak ada pungutan wajib di sekolah. Titik," tegas Paramitha.
Meski demikian, sumbangan dari orang tua tetap dimungkinkan selama bersifat sukarela. Sumbangan tidak boleh mengikat, tidak ditentukan nominalnya, dan tidak boleh ditagih. Pengelolaannya harus transparan melalui rekening komite sekolah, dicatat dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) komite, serta diumumkan kepada masyarakat setiap semester.
Komitmen ini berangkat dari aduan masyarakat pada Maret 2025, ketika sejumlah orang tua mengeluhkan adanya iuran bulanan di sekolah. Menindaklanjutinya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Brebes mengumpulkan para kepala sekolah SD dan SMP untuk menegaskan penghentian sumbangan bulanan, uang gedung, uang pengembangan sekolah, serta pengaturan pembelian seragam oleh sekolah.
Sebagai langkah pengawasan, Pemkab Brebes akan memasang salinan pakta integritas beserta nomor pengaduan di gerbang setiap sekolah mulai pekan depan. Setiap laporan akan diperiksa oleh tim Dindikpora dan Inspektorat, sementara orang tua maupun siswa yang melapor dijamin perlindungannya dari intimidasi dan diskriminasi.
"Wong tua ora usah wedi lapor. Kalau masih ada yang dipungut, laporkan. Kalau janji ini tidak kami tepati, silakan tagih janji kami," ujar Paramitha.
Sementara itu, Kepala Dindikpora Kabupaten Brebes Sutaryono menjelaskan bahwa pelantikan 40 kepala sekolah tersebut didasarkan pada rekam jejak dan kompetensi masing-masing calon, serta bebas dari praktik jual-beli jabatan. Saat ini masih ada sekitar 400 jabatan kepala sekolah yang kosong di Kabupaten Brebes. Dindikpora menargetkan pengisian seluruh jabatan kosong itu dapat rampung secara bertahap pada Januari atau Februari 2027.
Pemkab Brebes berharap pelantikan dan pakta integritas ini menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih transparan, berintegritas, dan berpihak kepada masyarakat, sehingga keterbatasan ekonomi keluarga tidak lagi menghalangi anak-anak Brebes memperoleh hak pendidikan.
Sumber: Ketik, TargetNews.ID
