Suarapantura.com - Tujuh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tegal dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Penghentian operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut diduga terkait kesalahan dalam pelaporan penggunaan dana harian, bukan karena kualitas makanan yang disalurkan kepada para siswa.
Ketua Forum Komunikasi Mitra SPPG Kabupaten Tegal, H Abdul Japar, menjelaskan bahwa BGN kini mewajibkan seluruh dapur SPPG menyampaikan laporan penggunaan dana harian melalui satu sistem yang sama demi transparansi. Dapur yang laporan dananya bermasalah akan disuspen sementara hingga datanya diperbaiki dan diverifikasi ulang oleh BGN.
"Laporan dananya tidak benar, itu dari BGN. Saya dihubungi BGN disuruh memperbaiki, makanya ada yang disuspen itu gara-gara laporan dana hariannya," ujar H Abdul Japar, Kamis (6/11/2026).
Ia menjelaskan ketujuh dapur SPPG tersebut saat ini sedang dalam proses perbaikan data. Pihak forum telah berkoordinasi dengan BGN agar dapur-dapur tersebut bisa segera kembali beroperasi. "Insyaallah, satu sampai dua minggu sudah ada yang dibuka kembali," kata Japar.
Penutupan sementara tujuh dapur SPPG itu berdampak pada para relawan yang bekerja di dapur. Mereka sementara waktu tidak bisa bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan, bahkan ada relawan yang berhenti bekerja karena tidak ada pemasukan.
Saat ini, sebanyak 171 dapur SPPG beroperasi di Kabupaten Tegal dan melayani ribuan siswa penerima manfaat MBG di berbagai sekolah. Forum Komunikasi Mitra SPPG memastikan akan membantu menyelesaikan masalah administrasi dapur yang disuspen agar suspend-nya bisa segera dicabut.
Forum Komunikasi Mitra SPPG Kabupaten Tegal sendiri baru saja dikukuhkan pada Jumat (6/11/2026) di Pendopo Amangkurat Pemkab Tegal. Pengukuhan tersebut dihadiri Bupati Tegal, Satgas MBG Kabupaten Tegal, serta seluruh mitra SPPG yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tegal.
Forum ini diharapkan menjadi wadah koordinasi dan komunikasi para mitra SPPG sekaligus jembatan penyelesaian berbagai persoalan operasional dapur MBG. Ke depan, pengurus forum akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh mitra SPPG, terutama mengenai pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta persyaratan sertifikasi lainnya. Forum juga berencana mendaftarkan keberadaannya ke Kementerian Hukum dan HAM agar memiliki legalitas kelembagaan yang lebih jelas.
Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menekankan pentingnya menjaga kualitas dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Ia mengingatkan para pengelola dapur agar tidak hanya fokus pada kuantitas penyaluran makanan.
"Dapur MBG jangan hanya mengejar kuantitas, tetapi harus mengutamakan kualitas. Pastikan standar sanitasi dan keamanan makanan benar-benar diterapkan dengan baik," tegas Ischak saat memimpin pelantikan Dewan Pengurus Forum Komunikasi Mitra SPPG Kabupaten Tegal di Pendopo Pemkab Tegal.
Selain itu, Bupati juga mendorong pemanfaatan produk lokal dengan menggandeng petani serta nelayan setempat. Langkah ini diambil untuk memastikan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Tegal berjalan transparan, berkualitas, dan bebas dari isu negatif.
Pengetatan pelaporan dana harian ini juga diterapkan BGN secara nasional. Pada awal November 2026, BGN menjatuhkan sanksi suspend terhadap ribuan dapur SPPG di berbagai daerah karena tidak menyampaikan laporan penggunaan dana harian.
Sumber: Radar Tegal, Berita Merdeka, Bloomberg Technoz.
