Suarapantura.com - Tujuh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tegal dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Penghentian itu dipicu ketidakpatuhan pengelola dalam melaporkan penggunaan dana harian, bukan karena persoalan kualitas makanan.
Ketua Forum Komunikasi Mitra SPPG Kabupaten Tegal, H Abdul Japar, menjelaskan BGN kini mewajibkan seluruh dapur melaporkan penggunaan dana harian melalui satu sistem digital demi transparansi. Dapur yang belum melapor dengan baik dan benar akan dievaluasi hingga dikenai sanksi suspend.
Saat ini Kabupaten Tegal memiliki 190 dapur SPPG. Sebanyak 158 dapur berstatus aktif beroperasi, tujuh dapur ditangguhkan sementara, dan 25 dapur lainnya berstatus moratorium. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu telah menjangkau 324.061 peserta didik serta 68.208 penerima manfaat kategori 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Kebijakan serupa berlaku secara nasional. BGN menjatuhkan sanksi suspend terhadap 6.097 SPPG yang dinilai tidak tertib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) melalui portal Sistem Informasi Pemantauan Gizi Nasional (SIPGN). Sanksi tersebut berlaku sejak Senin (2/11/2026). Selama masa suspend, SPPG tidak menerima insentif. Di Jawa Tengah, sekitar 200 SPPG sempat terkena suspend dan separuhnya dilaporkan sudah kembali beroperasi.
Penghentian sementara ini membuat para relawan dapur khawatir. Banyak dari mereka menggantungkan penghasilan harian dari kegiatan MBG, sehingga terhentinya aktivitas dapur dikhawatirkan mengganggu cicilan kendaraan dan biaya pendidikan anak. Forum Komunikasi Mitra SPPG memastikan akan membantu menuntaskan persoalan administrasi tersebut. Masa suspend diperkirakan berlangsung satu hingga dua minggu.
Terkait keamanan pangan, Abdul Japar menyebut hingga kini belum ada laporan kasus keracunan makanan di Kabupaten Tegal. Menurut dia, sanksi berat berupa pemberhentian permanen baru akan dijatuhkan bila terjadi insiden fatal akibat kelalaian pengelola.
Sementara itu, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman mengingatkan para pengelola dapur agar tidak hanya mengejar jumlah makanan yang disalurkan. Pesan itu disampaikannya saat melantik Dewan Pengurus Forum Komunikasi Mitra SPPG Kabupaten Tegal di Pendopo Pemkab Tegal, Jumat (6/11/2026).
Bupati meminta para mitra mengutamakan kualitas, termasuk keamanan pangan, di atas kuantitas pelayanan. Ia juga mendorong pemanfaatan produk lokal dengan menggandeng petani dan nelayan setempat. Langkah tersebut diharapkan membuat pelaksanaan MBG di Kabupaten Tegal berjalan transparan, berkualitas, dan bebas dari isu negatif. Ia berharap ke depan tidak ada lagi berita negatif, termasuk kasus keracunan, dan tidak ada lagi dapur yang disuspend.
Sumber: MercuSwaraNews, Setda Kabupaten Tegal, Disway Jateng
