Suarapantura.com - Ratusan nelayan di kawasan Pantura Tegal menyampaikan keluhan mereka dalam forum Rembuk Agraria Pesisir yang digelar Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Jawa Tengah di TPI Suradadi, Kabupaten Tegal, Kamis (5/11/2026).
Tiga persoalan utama mencuat dalam forum tersebut: sulitnya memperoleh solar bersubsidi, pendangkalan muara sungai, dan pelabuhan perikanan yang dibangun sejak 2023 namun hingga kini belum bisa dimanfaatkan.
Ketua KNTI Tegal, Hadi Sutrisno, mengatakan jatah solar bersubsidi yang diterima nelayan jauh dari kebutuhan melaut. Setiap kali melaut, nelayan hanya mendapat tiga hingga empat jeriken, padahal kebutuhan mereka mencapai sekitar 200 liter.
Akibatnya, banyak nelayan terpaksa membeli solar eceran dengan harga lebih mahal agar tetap bisa melaut.
Keluhan kedua menyangkut muara sungai di TPI Suradadi yang semakin dangkal. Kedalaman muara yang dulu mencapai tiga hingga empat meter kini hanya tersisa sekitar satu meter, sehingga kapal nelayan kerap kandas saat air surut.
"Kalau air surut, kapal tidak bisa keluar masuk. Kami harus menunggu air pasang dulu. Ini sangat menghambat aktivitas melaut," ujar Hadi.
Selain itu, Hadi menyoroti pelabuhan perikanan yang dibangun sejak 2023 dan menelan anggaran puluhan miliar rupiah, tetapi hingga kini mangkrak dan belum difungsikan. Padahal, fasilitas itu sangat dibutuhkan nelayan untuk bongkar muat hasil tangkapan.
KNTI Jawa Tengah menegaskan persoalan yang dihadapi nelayan Tegal merupakan gambaran umum kondisi nelayan di sepanjang Pantura Jawa Tengah. Pemerintah diminta segera mengambil langkah konkret, mulai dari memastikan ketersediaan solar bersubsidi hingga mempercepat pengerukan muara dan revitalisasi pelabuhan.
"Nelayan adalah tulang punggung ketahanan pangan dari laut. Kalau mereka kesulitan melaut, maka pasokan ikan juga terganggu. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kondisi ini," tegas Ketua KNTI Jawa Tengah.
Menanggapi keluhan itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tegal, H. Sunardi, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mencari solusi. Menurutnya, pengerukan muara dan revitalisasi pelabuhan membutuhkan anggaran besar serta kewenangan lintas instansi.
"Kami sudah mengajukan usulan pengerukan muara dan pemanfaatan pelabuhan ke pemerintah provinsi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada tindak lanjut," kata Sunardi.
Sementara itu, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menegaskan pihaknya akan terus memperjuangkan nasib nelayan. Ia menyebut persoalan solar, pendangkalan muara, dan pelabuhan mangkrak harus segera ditangani agar nelayan bisa kembali melaut dengan tenang.
Forum Rembuk Agraria Pesisir ini digelar sebagai ruang bagi nelayan kecil dan masyarakat pesisir untuk menyuarakan persoalan agraria yang menghimpit ruang hidup mereka, termasuk pendangkalan muara, abrasi pantai, dan banjir rob.
Sumber: Disway Jateng, KNTI
