Suarapantura.com - Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman mendorong penguatan digitalisasi transaksi pemerintah dan optimalisasi pendapatan daerah melalui penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Dorongan itu disampaikan dalam High Level Meeting dan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal, Kamis (5/11/2026).
Ischak menegaskan pengelolaan keuangan daerah menjadi fondasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Setiap rupiah yang dikelola pemerintah, kata dia, harus digunakan secara tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tegal.
Salah satu langkah strategis yang didorong adalah penerapan KKPD sebagai sistem pembayaran nontunai untuk belanja pemerintah. Sistem ini dinilai membuat transaksi belanja lebih praktis, cepat, aman, dan tertib administrasi. Namun penerapannya harus diimbangi kesiapan sumber daya manusia, pemahaman mekanisme, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
"Saya minta seluruh perangkat daerah dan pengguna KKPD agar menggunakannya secara bijak, disiplin, dan bertanggung jawab, dengan tetap mengedepankan efisiensi serta akuntabilitas," kata Ischak.
Selain KKPD, Ischak juga meminta penguatan ETPD, baik pada sisi penerimaan maupun pengeluaran daerah. Menurut dia, digitalisasi transaksi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan terpercaya. Rapat koordinasi tersebut diharapkan melahirkan sinergi dan pertukaran praktik baik untuk mempercepat penerapan transaksi digital di lingkungan pemerintah daerah.
Pada aspek pendapatan, Ischak meminta perangkat daerah pengampu pendapatan mengevaluasi capaian Triwulan III Tahun 2026, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan strategi agar target akhir tahun tercapai. Langkahnya meliputi penggalian potensi pendapatan yang belum optimal, pembaruan data, penguatan pengawasan dan koordinasi, serta pemanfaatan teknologi untuk mempermudah pembayaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Ia mengingatkan agar optimalisasi pendapatan tetap mengedepankan pelayanan yang baik, pendekatan humanis, dan kepastian hukum, sehingga tidak menjadi hambatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Dalam kesempatan yang sama, Ischak menyampaikan apresiasi kepada para pemenang Lomba Cerdas Cermat Keuangan dan Aset Daerah (LCCKAD) 2026. Rangkaian kegiatan juga diisi pengundian hadiah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan Minuman periode Juli hingga Oktober 2026 sebagai apresiasi bagi masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak.
Kepala BPKAD Kabupaten Tegal Bangun Nuraharjo melaporkan, dari target awal 30 perangkat daerah, sebanyak 26 perangkat daerah telah menerima KKPD. Empat perangkat daerah lainnya belum menerima kartu tersebut. Tiga di antaranya masih terkendala proses administrasi dan penyesuaian karena adanya pejabat pelaksana tugas (Plt.), sedangkan RSUD dr. Soeselo memiliki mekanisme pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berbeda.
"Pada tahun 2027, implementasi KKPD akan terus diperluas dengan target penerapan pada lebih banyak perangkat daerah, terutama perangkat daerah pengampu pendapatan daerah," ujar Bangun.
Bangun menambahkan, LCCKAD 2026 diikuti 47 perangkat daerah dan berlangsung pada 26 dan 27 Oktober 2026. Adapun realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tegal hingga 31 Oktober 2026 telah mencapai 86,35 persen, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 81,12 persen dan pendapatan transfer sebesar 88,45 persen. Capaian tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan melalui koordinasi dan evaluasi perangkat daerah pengampu pendapatan agar target pendapatan daerah tahun 2026 tercapai.
Sumber: MercuSwaraNews dan Setda Kabupaten Tegal
