Suarapantura.com - Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Gelombang I Tahun 2027 di Kabupaten Tegal memasuki fase penting. Pendaftaran bakal calon kepala desa dibuka mulai Jumat, 13 November 2026, hingga Jumat, 20 November 2026, di sekretariat panitia pemilihan kepala desa masing-masing desa.
Sebelum pendaftaran dibuka, panitia terlebih dahulu mengumumkan tahapan pendaftaran pada 10 hingga 12 November 2026. Warga yang berminat maju sebagai bakal calon kepala desa diharapkan mempersiapkan seluruh persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Layanan pendaftaran dibuka pada Senin hingga Kamis pukul 07.15 sampai 16.15 WIB, sedangkan pada Jumat dibuka pukul 07.15 hingga 10.45 WIB. Pada Sabtu dan Minggu, pelayanan pendaftaran diliburkan.
Pelaksanaan tahapan pendaftaran ini mengacu pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2019 serta Surat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal Nomor 400.10.2.2/1360-1/14 tanggal 31 Oktober 2026.
Pilkades Serentak Gelombang I Tahun 2027 di Kabupaten Tegal diikuti 117 desa. Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 3 Februari 2027, berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 100.3.2/713 Tahun 2026.
Sosialisasi tahapan pilkades telah berjalan sejak 22 Oktober 2026 dan direncanakan melibatkan 2.750 peserta dari unsur pemerintah desa dan penyelenggara. Pada Selasa, 3 November 2026, sosialisasi di Pendopo Amangkurat, Slawi, diikuti 350 peserta dari 14 desa di Kecamatan Balapulang. Kegiatan itu dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, Akhmad Uwes Qoroni, yang mewakili Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, Dessy Arifianto, menyampaikan bahwa tujuan utama pilkades adalah menghadirkan kepemimpinan desa yang mampu melayani masyarakat dan mendorong kemajuan desa, sekaligus memperkuat persatuan dan kerukunan warga.
Ketua Persatuan Kepala Desa (Praja) Kabupaten Tegal, H. Muhamad Mu'min, mengingatkan agar kontestasi di tingkat desa tidak memutus persaudaraan. Menurut dia, yang paling dikhawatirkan bukan perbedaan visi dan misi antarcalon, melainkan praktik politik uang dan fitnah. Ia mengajak para bakal calon menyampaikan visi dan misi secara jelas serta mengadu gagasan tentang cara memajukan desa, mengelola Dana Desa secara transparan, dan memberdayakan pemuda.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal juga mengingatkan potensi polarisasi dan politik uang menjelang pilkades serentak ini, mengingat pelaksanaannya berlangsung menjelang tahapan Pemilu Nasional 2029. KPU menilai penguatan literasi politik masyarakat, pengawasan partisipatif, dan komitmen netralitas menjadi kunci agar demokrasi di tingkat desa tetap terjaga.
Dengan dibukanya tahapan pendaftaran, panitia pemilihan kepala desa di masing-masing desa diharapkan menjalankan seluruh tahapan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat pun diharapkan mengikuti seluruh proses pilkades dengan baik serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif demi terwujudnya pilkades yang demokratis dan berkualitas.
Sumber: Lokal Pos, Majalah Fakta, Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.
