Suarapantura.com - Penentuan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tegal tahun 2027 memasuki babak baru. Dewan Pengupahan Kota Tegal mulai menggelar pembahasan dan dijadwalkan menggelar sidang pleno pada November 2026 untuk merumuskan rekomendasi besaran upah minimum yang akan berlaku mulai 1 Januari 2027.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Tegal, Ilham Prasetyo, mengatakan rekomendasi Dewan Pengupahan akan disampaikan kepada Wali Kota Tegal, kemudian diteruskan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk ditetapkan. Ia berharap proses tahun ini tidak berlarut seperti penetapan UMK 2026 yang masih berjalan pada Desember 2025, sehingga sidang pleno dimajukan ke November.
Menurut Ilham, data yang dimiliki Disnakerin saat ini belum final dan formula penghitungan masih terus diterapkan. Karena itu, ia meminta para pekerja bersabar dan tidak menekan proses dengan aksi demonstrasi. Ia menegaskan penetapan UMK juga diharapkan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) para pekerja.
Ilham menambahkan, nilai Alfa menjadi penentu utama besaran kenaikan. Secara nasional, formula penghitungan upah minimum adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan Alfa, dengan rentang Alfa 0,5 hingga 0,9 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Kementerian Ketenagakerjaan memastikan penetapan upah minimum 2027 tetap mengacu pada aturan tersebut. Di sisi lain, ia mengingatkan banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Tegal yang kemampuan keuangannya terbatas, sehingga UMK yang terlalu tinggi dikhawatirkan membebani pengusaha dan berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Dewan Pengupahan Kota Tegal, Husein, mengatakan anggotanya kini tengah mengumpulkan data kondisi perekonomian Kota Tegal, meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan KHL. Sidang pleno akan digelar bulan ini dengan melibatkan unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah secara tripartit. Ia meminta pekerja bersabar dan mempercayai mekanisme yang berjalan, sementara pengusaha diminta terbuka mengenai kondisi keuangan perusahaan.
Sebagai gambaran, UMK Kota Tegal tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2.526.510 per bulan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025. Di tingkat nasional, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen, tetapi angka resmi masih menunggu hasil pembahasan Dewan Pengupahan dan penetapan gubernur.
Selain pembahasan UMK, Husein juga menyinggung Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, dengan total Rp900.000, yang diterima pekerja pada Oktober, November, dan Desember. Menurut dia, bantuan tersebut menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja.
Ilham berharap UMK 2027 tidak sekadar menjadi angka, melainkan benar-benar meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha di Kota Tegal.
Sumber: Disway Jateng, Kementerian Ketenagakerjaan/ANTARA, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025.