Suarapantura.com - Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menegaskan pengawasan berbasis risiko menjadi kunci efisiensi anggaran dan percepatan pembangunan di Kabupaten Tegal. Penegasan itu disampaikan saat membuka Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) 2026 di Ruang Rapat Bupati Tegal, Slawi, Rabu (11/11/2026).
Menurut Ischak, pengawasan bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai aturan. Dengan pendekatan berbasis risiko, potensi masalah bisa dideteksi sejak dini sehingga langkah pencegahan dapat diambil sebelum kerugian terjadi.
"Pengawasan bukan sekadar menjalankan rutinitas, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai aturan," ujar Ischak.
Ischak menekankan pengawasan tidak hanya bertujuan menemukan kesalahan, tetapi juga mendorong perbaikan. Setiap rekomendasi hasil pengawasan harus segera ditindaklanjuti dan diselesaikan agar tidak muncul kembali pada tahun-tahun berikutnya. Ia mengingatkan, pengawasan yang hanya menunggu temuan justru merugikan daerah.
Sejumlah area berisiko tinggi menjadi perhatian dalam pengelolaan anggaran daerah, antara lain pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset daerah, serta pemanfaatan anggaran yang belum optimal. Karena itu, pengawasan diarahkan pada area-area tersebut agar pengelolaan anggaran tepat sasaran, transparan, dan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.
Optimalisasi aset daerah juga menjadi sorotan. Ischak menyebut masih ada aset yang belum memberi manfaat optimal, seperti tanah eks bondo desa di Kecamatan Slawi dan vila milik daerah di kawasan Desa Guci. Ia meminta perangkat daerah pengelola aset segera menginventarisasi, menertibkan administrasi, dan mengevaluasi pemanfaatannya agar aset tersebut menjadi sumber daya produktif dan menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Pada sektor pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement), Ischak meminta para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjaga integritas serta mengamankan akun dan tanda tangan elektronik dari praktik yang menyimpang. Ia juga meminta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dijadikan alat untuk mengendalikan dan meningkatkan kinerja, bukan sekadar dokumen yang disusun karena kewajiban.
Di akhir sambutan, Ischak mendorong penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar pengawasan tetap independen dan objektif. Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah bersikap terbuka terhadap pengawasan dan menjadikan setiap rekomendasi sebagai bahan berbenah.
Inspektur Kabupaten Tegal Nurhapid Junaedi dalam laporannya menyebut Larwasda 2026 dihadiri sekitar 70 peserta, terdiri atas Sekretaris Daerah, para asisten Sekda, staf ahli Bupati, kepala badan, kepala dinas, camat, serta pejabat struktural dan fungsional Inspektorat Kabupaten Tegal. Forum ini dirancang sebagai ruang evaluasi hasil pengawasan, penguatan sinergi tata kelola, serta percepatan tindak lanjut rekomendasi.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Inspektorat menyerahkan penghargaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2025. Peringkat pertama diraih Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) dengan nilai 77,9 dan predikat BB, disusul Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di peringkat kedua dan Kecamatan Pagerbarang di peringkat ketiga, keduanya berpredikat BB.
Sumber: Radartegal dan Setda Kabupaten Tegal.
