Suarapantura.com - Ratusan warga Kelurahan Kramat, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, menggelar aksi damai dan audiensi ke DPRD Kota Tegal pada Kamis, 12 November 2026. Mereka menyuarakan penolakan terhadap pembangunan proyek galangan kapal yang lokasinya berdekatan dengan kawasan permukiman warga.
Dalam audiensi tersebut, warga menyampaikan kekhawatiran atas dampak lingkungan dan kesehatan yang diduga dapat timbul dari aktivitas galangan kapal. Kedekatan lokasi proyek dengan rumah-rumah warga menjadi alasan utama penolakan, karena warga menilai kenyamanan dan kesehatan mereka akan terganggu.
Audiensi itu dihadiri sejumlah pihak, antara lain Wakil Ketua II DPRD Kota Tegal Rofi'i Ali, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tegal, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tegal, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tegal, Camat Tegal Barat, Lurah Kramat, serta perwakilan PT Samudera.
Perwakilan warga, M. Zarkoni, mengatakan penolakan terhadap proyek galangan kapal di Kramat sebenarnya sudah lama disuarakan warga. "Kita berharap proyek itu dihentikan, karena warga di sini merasa terganggu dengan proyek tersebut," ujar Zarkoni.
Zarkoni menjelaskan, warga sudah berulang kali menyampaikan penolakan, tetapi proyek tersebut tetap berjalan. Berdasarkan penjelasan DPRD Kota Tegal, proyek galangan kapal di Kramat itu memiliki lahan seluas 6,5 hektare.
Selain itu, Zarkoni menyebut lokasi proyek berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona hijau dan kawasan lindung mangrove. Karena itu, warga meminta pemerintah meninjau kembali keberadaan proyek tersebut.
Meski demikian, Zarkoni menilai audiensi ini menjadi langkah awal untuk memperjuangkan aspirasi warga. Ia berharap hasil audiensi ditindaklanjuti secara serius dan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Tegal dan DPRD Kota Tegal.
Terpisah, penolakan terhadap rencana galangan kapal juga disuarakan warga Desa Kramat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Aliansi Masyarakat Kramat Bersatu dijadwalkan mengikuti audiensi pada hari yang sama, Kamis (12/11/2026), untuk meminta penjelasan mengenai perizinan, kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, serta dampak rencana pembangunan dok atau galangan kapal PT Proskuneo terhadap masyarakat pesisir.
Sumber: Disway Jateng, Tribuana Muda
