Suarapantura.com - Pemerintah Kota Tegal menetapkan pengelompokan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cleret di Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, menjadi dua kawasan berdasarkan agama. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 400.11.3/240/2026 yang ditetapkan pada 10 November 2026.
Keputusan tersebut disosialisasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Tegal pada Jumat, 13 November 2026, di ruang rapat Bakesbangpol. Dalam kegiatan yang sama, Bakesbangpol juga menyosialisasikan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Kepala Bakesbangpol Kota Tegal, Budi Saptaji, memimpin langsung sosialisasi tersebut. Ia didampingi Plt Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tegal, Budio Pradipto, serta Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tegal, Ahmad Firdaus Muhtadi.
Dalam keputusan wali kota itu, TPU Cleret dibagi menjadi Kelompok A dan Kelompok B. Kelompok A diperuntukkan bagi pemakaman warga yang beragama Islam, dengan lahan seluas total 40.488 meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 105 dan Nomor 143. Sementara Kelompok B diperuntukkan bagi pemakaman warga nonmuslim, dengan lahan seluas 15.000 meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 88 hingga 92.
Menurut Budio, pengelompokan tersebut mempertimbangkan aspek keagamaan, sosial budaya, serta asas pemanfaatan tanah. Pengelompokan itu menjadi pedoman pengelolaan dan pemanfaatan lahan pemakaman agar penggunaannya berjalan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kebijakan pengelompokan TPU Cleret mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Tempat Pemakaman serta Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemakaman.
Selain pengaturan pemakaman, sosialisasi juga membahas penguatan toleransi melalui Perda Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2026. Sejumlah pasal yang disoroti antara lain Pasal 16 huruf f yang mengintegrasikan nilai toleransi dan kehidupan multikultural sebagai bagian dari kearifan lokal, Pasal 19 yang menekankan peran bahasa dan budaya lokal dalam menumbuhkan sikap terbuka dan egaliter, serta Pasal 22 yang memperkuat sikap saling menghormati antarsuku, agama, dan antargolongan.
Ketua FKUB Kota Tegal, Ahmad Firdaus Muhtadi, menilai regulasi tersebut menjadi landasan penting untuk membangun kehidupan masyarakat yang menghormati keberagaman. Menurut dia, penguatan toleransi tidak cukup dilakukan melalui kegiatan seremonial, melainkan membutuhkan kebijakan yang menjadi pedoman pembinaan masyarakat secara berkelanjutan.
Firdaus berharap pemahaman terhadap regulasi tersebut dapat semakin memperkuat kerukunan masyarakat Kota Tegal. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi seluruh pihak agar kebijakan pengelompokan TPU Cleret dapat diterapkan secara tertib dengan tetap memperhatikan kerukunan antarumat beragama.
Sumber: Puskapik, Radar Tegal
