Suarapantura.com - Dua fraksi di DPRD Kota Tegal menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi, Senin (16/11/2026). Sorotan utama mereka tertuju pada target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta alokasi belanja untuk penanganan banjir dan perbaikan infrastruktur.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Wakil Wali Kota Tazkiyyatul Muthmainnah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Sekretaris Daerah Kota Tegal Agus Dwi Sulistyantono.
Fraksi-fraksi menilai penyusunan RAPBD 2027 yang Nota Keuangannya disampaikan Wali Kota pada Senin (9/11/2026) sudah cukup baik, namun perlu disertai langkah yang lebih realistis. Anggaran diminta disusun secara tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. Optimalisasi pendapatan daerah dinilai penting agar Kota Tegal tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Di sisi belanja, fraksi-fraksi mendorong agar anggaran pembangunan diarahkan pada kebutuhan mendesak warga. Penanganan banjir, perbaikan jalan, pengelolaan sampah, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan masuk dalam daftar prioritas yang diminta diperhatikan.
Selain itu, penataan pasar dan kawasan pedagang, akurasi data penerima bantuan sosial, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pembinaan pedagang kaki lima (PKL) juga menjadi perhatian. DPRD turut menyoroti pengelolaan aset daerah dan keberlanjutan program prioritas pembangunan.
Fraksi Amanat Persatuan, melalui pandangan umum yang dibacakan Tengku Rayhan Makarim, menekankan pentingnya penyusunan APBD secara realistis dan berhati-hati. Menurutnya, anggaran harus berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Target pendapatan harus bisa dicapai, belanja harus tepat sasaran, dan persoalan yang dikeluhkan warga, seperti banjir, kemacetan, PKL, dan parkir, tidak boleh terus berulang dari tahun ke tahun," kata Tengku.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui Eko Mulyono mengingatkan agar APBD tidak berhenti sebagai instrumen penyerapan anggaran. Anggaran daerah, kata dia, harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Fraksi tersebut juga menekankan pentingnya menentukan alokasi berdasarkan program prioritas dan kebutuhan masyarakat, agar belanja daerah tidak sekadar terserap, tetapi menghasilkan dampak yang bisa dirasakan warga.
Dalam RAPBD 2027, Pemerintah Kota Tegal merencanakan belanja daerah sebesar Rp1.150.718.849.600 atau sekitar Rp1,15 triliun. Sejumlah program yang menjadi prioritas antara lain penanganan persampahan dan banjir, pembangunan Pasar Pagi Blok C, penanganan jalan, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).
Seluruh fraksi yang menyampaikan pandangan umum pada rapat tersebut pada prinsipnya menerima Raperda APBD Kota Tegal 2027 untuk dibahas lebih lanjut oleh alat kelengkapan DPRD. Tahap pembahasan berikutnya menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menjawab catatan legislatif sebelum rancangan anggaran ditetapkan.
Sumber: CakrawalaNews, TargetNews.id