Suarapantura.com - Warga Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kini harus berpikir dua kali sebelum membuang sampah sembarangan. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Sampah mengatur sanksi tegas berupa denda administratif mulai dari Rp750.000 hingga Rp5.000.000 bagi pelanggar aturan kebersihan lingkungan.
Aturan baru ini merupakan revisi total dari Perda Nomor 2 Tahun 2015 yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat. Naskah resmi perda tersebut telah diundangkan dan dapat diakses melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Brebes.
Sosialisasi mengenai regulasi anyar ini mulai digencarkan di berbagai kecamatan. Salah satunya melalui kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang dipusatkan di aula Balai Desa Linggapura, Kecamatan Tonjong, dengan menghadirkan anggota DPRD Kabupaten Brebes sebagai narasumber.
Anggota DPRD Kabupaten Brebes, Ade Apriyanto, menegaskan bahwa Perda Nomor 6 Tahun 2026 hadir untuk mengubah cara pandang masyarakat dalam memperlakukan limbah sehari-hari. Menurutnya, pola pikir lama yang hanya mengandalkan pemindahan sampah dari rumah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.
“Dalam perda terbaru, fokus utamanya adalah merubah perilaku dalam mengelola sampah serta mengatur sanksi pidana yang mengikat,” ujar Ade di hadapan ratusan peserta penyuluhan. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengingatkan bahwa sampah merupakan tanggung jawab bersama, mengingat setiap individu di Brebes rata-rata menghasilkan sekitar 0,5 kilogram sampah setiap hari.
Senada dengan itu, anggota DPRD Brebes lainnya, H. Nur Endro, menyoroti kondisi TPA di Brebes yang saat ini sudah mengalami kelebihan muatan atau overload. Jika limbah tidak segera ditangani sejak dari sumbernya, ancaman krisis lingkungan tinggal menunggu waktu.
Meski demikian, Nur Endro menilai tumpukan sampah juga menyimpan peluang ekonomi apabila dikelola secara kreatif. Limbah rumah tangga yang bernilai ekonomis dapat diolah dan dijual sehingga berpotensi menambah penghasilan keluarga.
Kunci keberhasilan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, menurut Ade, ada pada pemilahan sejak dari dapur. Peran ibu rumah tangga dinilai sangat penting karena merekalah yang paling dekat dengan aktivitas domestik sehari-hari. Apabila pemilahan sampah organik dan anorganik sudah dimulai dari rumah, beban pengelolaan di tingkat hilir akan berkurang secara signifikan.
Dari sisi kesiapan desa, Sekretaris Desa Linggapura, Asep Supriyono, memaparkan bahwa wilayahnya telah mendapat dukungan anggaran melalui Dana Desa (APBDes) serta memiliki fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) dan unit bank sampah. Fasilitas tersebut diyakini mampu menjadi jembatan untuk mengubah sampah menjadi barang bernilai ekonomis.
Kendati demikian, Asep mengakui tantangan terbesar saat ini bukan ketersediaan fasilitas, melainkan tingkat kesadaran warga. Masih sedikit warga yang mau terlibat aktif mengelola sampah dan memanfaatkan fasilitas bank sampah yang sudah tersedia di lingkungan mereka.
Melalui perda baru ini, Pemerintah Kabupaten Brebes berharap masyarakat mulai memilah sampah dari rumah, tidak lagi membuang sampah ke sungai maupun lahan kosong, dan memanfaatkan bank sampah di desa masing-masing. Warga yang menemukan pelanggaran maupun membutuhkan informasi pengelolaan sampah dapat mengikuti penyuluhan lingkungan hidup yang digelar Dinas Lingkungan Hidup di berbagai kecamatan.
Sumber: Portal Pantura, JDIH Kabupaten Brebes.