Suarapantura.com - Perjuangan pembentukan Kabupaten Brebes Selatan memasuki babak baru. Panitia Khusus (Pansus) Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) DPRD Provinsi Jawa Tengah menggelar focus group discussion (FGD) di Bumiayu, Kabupaten Brebes, Selasa (17/11/2026), sekaligus memastikan agenda rapat paripurna pengusulan daerah otonom baru itu digelar pada 25 November 2026.
FGD bertema Aspirasi Masyarakat dan Dampak Pemekaran terhadap Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah Brebes Selatan itu dihadiri Ketua Pansus CDOB DPRD Jawa Tengah Asrar, Ketua Presidium Pemekaran Brebes Selatan Agus Sutrisno, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Jateng Erik Abibon, akademisi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Alizar Isna, serta sejumlah anggota DPRD Jawa Tengah, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Asrar menegaskan seluruh anggota Pansus telah sepakat membawa aspirasi pemekaran masyarakat wilayah selatan ke tingkat pengambilan keputusan tertinggi di dewan. "Sudah sepakat untuk mengusulkan pemekaran Kabupaten Brebes. Paripurna dipastikan pada 25 November 2026 ini," ujar Asrar di penghujung kegiatan.
Menurut Asrar, sebelum menetapkan tanggal paripurna, Pansus telah mendalami berbagai syarat pembentukan CDOB secara komprehensif, mulai dari persyaratan dasar kewilayahan, kapasitas daerah, hingga kesiapan fiskal. Kajian tersebut juga telah dikonsultasikan langsung dengan Kementerian Dalam Negeri.
Ketua Presidium Pemekaran Brebes Selatan, Agus Sutrisno, memaparkan rekam jejak panjang perjuangan pemekaran yang telah berlangsung lebih dari dua dekade, sejak digulirkan pada 2004. Ia memastikan berbagai dokumen administratif serta naskah kajian akademis dari perguruan tinggi telah rampung dan diserahkan kepada pihak berwenang.
Berdasarkan evaluasi aspek kewilayahan dan kemampuan keuangan daerah, Agus menilai Brebes Selatan sudah memiliki fondasi kelayakan yang kuat untuk berdiri sebagai kabupaten mandiri. Pemekaran dinilai menjadi solusi paling realistis untuk mengatasi kendala rentang kendali pemerintahan akibat luasnya wilayah Kabupaten Brebes saat ini.
Warga di enam kecamatan yang diusulkan bergabung, yakni Bumiayu, Paguyangan, Tonjong, Sirampog, Bantarkawung, dan Salem, selama ini harus menempuh perjalanan jauh untuk mengakses pusat pemerintahan. Dengan terbentuknya kabupaten baru, jalur birokrasi dan pelayanan publik diharapkan menjadi jauh lebih singkat dan mudah diakses warga. "Selama ini APBD cenderung terpusat di wilayah perkotaan kabupaten. Dengan pemekaran, diharapkan pengelolaan pemerintahan lebih efektif dan efisien, serta pembangunan Brebes Selatan bisa lebih optimal," kata Agus.
Sementara itu, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Jateng Erik Abibon menyampaikan Bank Jateng mendukung pengembangan wilayah selatan Brebes melalui pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menilai potensi sektor pertanian, perdagangan, UMKM, dan pariwisata di wilayah Brebes Selatan cukup besar dan perlu didukung kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Di sisi lain, akademisi Unsoed Dr. Alizar Isna memberikan catatan kritis agar pemekaran tidak berhenti pada euforia administratif semata. Ia menekankan kelayakan di atas kertas harus diimbangi dengan kesiapan tata kelola pemerintahan yang matang, berdasarkan kajian yang komprehensif dari aspek administratif, teknis, maupun fiskal.
Dukungan politik terhadap pemekaran juga semakin menguat. Anggota DPRD Kabupaten Brebes Zamroni menyatakan seluruh 50 anggota DPRD Kabupaten Brebes mendukung penuh perjuangan pembentukan CDOB Brebes Selatan. Ia berharap rapat paripurna menghasilkan persetujuan yang kuat sebagai langkah melanjutkannya ke Kementerian Dalam Negeri.
Zamroni juga berharap pemerintah pusat dapat membuka peluang bagi daerah yang telah siap dan memenuhi syarat pemekaran, di tengah kebijakan moratorium pemekaran daerah yang masih berlaku. Bagi masyarakat Brebes Selatan, tujuan utama pemekaran adalah menghadirkan pelayanan pemerintahan yang lebih dekat, cepat, dan merata.
Sumber: Portal Pantura, Medianasional.id