Kasus Koba Tin Rp112,54 Miliar: Empat Tersangka Ditahan, Kejati Babel Belum Ungkap Penerima Akhir Dana
Sabila JP•
Hukrim
Kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung. (Foto: dok RRI/Deb).
Suarapantura.com - Penyidikan dugaan korupsi dana jaminan pascatambang PT Koba Tin senilai Rp112,54 miliar masih menyisakan pertanyaan besar. Meski Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung telah menetapkan dan menahan empat tersangka, aliran dana hingga pihak yang menjadi penerima akhir belum terungkap secara tuntas.
Empat tersangka dalam perkara ini terdiri dari dua pejabat BNI Cabang Tebet dan dua kurator PT Koba Tin. Mereka adalah Eva Dwi Yuliani dan Marina dari BNI, serta David Togap Marsaor dan Romario Palayukan selaku kurator.
Keempatnya telah ditahan di Lapas Tuatunu, Pangkalpinang, untuk kepentingan penyidikan.
Nilai dana yang dipersoalkan dalam perkara ini mencapai Rp112.542.089.628,11. Dana tersebut merupakan jaminan pascatambang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kewajiban pemulihan lingkungan dan kepentingan masyarakat setelah kegiatan pertambangan berakhir.
Namun, dana tersebut diduga dicairkan melalui proses yang kini menjadi objek penyidikan kejaksaan.
Kejati Babel Masih Telusuri Bukti dan Aliran Dana
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bangka Belitung, Corneles Geeb Paulus Heydemas, menyatakan penyidikan masih berjalan. Tim penyidik terus memeriksa saksi, meminta keterangan ahli, serta mengumpulkan dokumen untuk memperkuat pembuktian terhadap empat tersangka.
“Masih on progress. Tim penyidikan lagi maraton dalam pemenuhan alat bukti lewat pemeriksaan saksi, dan ahli termasuk pengumpulan dokumen untuk 4 tersangka itu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyidik masih melengkapi alat bukti untuk mengurai konstruksi perkara, termasuk peran masing-masing tersangka dalam proses pencairan dana jaminan pascatambang.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ke mana dana sebesar Rp112,54 miliar tersebut mengalir setelah dicairkan.
Dalam keterangan penyidik sebelumnya, sekitar Rp11 miliar hingga Rp13 miliar disebut diduga dikuasai secara kelembagaan oleh pihak kurator. Namun, informasi tersebut belum menjawab secara menyeluruh siapa penerima akhir seluruh dana dan bagaimana penggunaannya.
Karena itu, penelusuran transaksi, dokumen pencairan, serta pihak-pihak yang menerima atau menguasai dana menjadi bagian penting dalam pengungkapan perkara ini.
Kasus ini juga menjadi sorotan karena menyeret dua pejabat BNI Cabang Tebet, yakni Eva Dwi Yuliani dan Marina.
Keterlibatan keduanya dalam perkara tersebut berkaitan dengan proses pencairan dana jaminan pascatambang PT Koba Tin. Penyidik perlu mengungkap bagaimana mekanisme pencairan dilakukan, dokumen apa yang digunakan, serta bagaimana kewenangan dan prosedur perbankan diterapkan dalam transaksi tersebut.
Sementara itu, dua tersangka lainnya merupakan kurator PT Koba Tin, yakni David Togap Marsaor dan Romario Palayukan.
Penetapan empat orang sebagai tersangka membuat perkara ini tidak hanya menyangkut pengelolaan dana jaminan pascatambang, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan transaksi dan kepatuhan terhadap ketentuan pencairan dana.
Meski demikian, status tersangka tidak berarti para pihak telah terbukti bersalah. Pembuktian tindak pidana tetap harus dilakukan melalui proses peradilan.
Reklamasi Baru 52,12 Persen, Siapa Bertanggung Jawab?
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kondisi pemulihan pascatambang PT Koba Tin.
Berdasarkan keterangan Kejati Babel, progres penyelesaian kewajiban pascatambang perusahaan tersebut baru mencapai 52,12 persen. Angka ini menunjukkan masih ada pekerjaan pemulihan yang belum diselesaikan.
Padahal, dana jaminan pascatambang semestinya menjadi instrumen untuk memastikan kewajiban reklamasi dan pemulihan lingkungan tetap dapat dilaksanakan, termasuk ketika perusahaan menghadapi persoalan kepailitan.
Jika dana jaminan telah dicairkan sementara kewajiban pemulihan belum tuntas, muncul pertanyaan mengenai sumber pembiayaan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan pascatambang.
Dampaknya bukan hanya menyangkut potensi kerugian keuangan negara, tetapi juga menyentuh kepentingan masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah bekas pertambangan.
Kini, publik menunggu langkah Kejati Babel untuk mengungkap secara terang aliran dana Rp112,54 miliar tersebut. Siapa yang menerima, bagaimana dana digunakan, dan apakah ada pihak lain yang turut terlibat menjadi pertanyaan yang harus dijawab melalui proses penyidikan.
Pengungkapan penerima akhir dana juga penting agar penanganan perkara tidak berhenti pada penetapan empat tersangka, tetapi mampu menjelaskan keseluruhan rangkaian transaksi dan memastikan pertanggungjawaban atas dana jaminan pascatambang PT Koba Tin.