ILUSTRASI. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berencana menghentikan layanan Internet Banking secara bertahap mulai 21 April 2026. (Dok. BNI/BNI)
Suarapantura.com - Dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember periode 2021–2023 kembali berkembang. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan tiga tersangka tambahan pada Senin (16/11/2026).
Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial A selaku Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Titipan Barokah, JAC sebagai Sekretaris Pokmas Titipan Barokah, dan HP yang menjabat sebagai Pgs BNI Kalisat.
Penetapan ini merupakan pengembangan penyidikan setelah sebelumnya Kejati Jatim menetapkan ASH, Direktur CV Karomah Jaya Mandiri, sebagai tersangka pada 10 November 2026. Dengan demikian, empat nama tersebut merupakan pihak yang ditetapkan dalam pengembangan perkara pada dua tahap tersebut, bukan keseluruhan tersangka dalam kasus KUR BNI Jember.
Penyidik menduga para pihak tersebut memiliki keterkaitan dengan MFH selaku Pemimpin Cabang BNI Jember dalam penyimpangan penyaluran KUR melalui pola channeling dengan melibatkan Collection Agent.
Identitas Warga Diduga Dipakai untuk Pengajuan KUR
Dalam penyidikan, Kejati Jatim menemukan dugaan penyimpangan berupa penggunaan identitas masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan sebagai debitur KUR.
Mereka disebut bukan petani dan tidak memiliki usaha produktif yang layak menerima fasilitas kredit. Selain itu, proses verifikasi dokumen diduga tidak dilakukan secara benar.
Penyidik juga menemukan dugaan penguasaan buku tabungan dan kartu ATM milik debitur oleh pihak Collection Agent. Praktik tersebut menjadi salah satu persoalan utama karena dana KUR seharusnya diterima dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang memiliki usaha produktif.
“Dalam penyaluran KUR Mikro ini ditemukan penyimpangan berupa penggunaan identitas masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan sebagai debitur karena bukan petani dan tidak mempunyai usaha produktif dan layak, tidak dilakukannya verifikasi dokumen secara benar, serta penguasaan buku tabungan dan ATM oleh pihak Collection Agent,” jelas Aspidsus Dr. IG Punia Atmaja bersama Asintel dan jaksa penyidik.
Kerugian Negara Capai Rp41,48 Miliar
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, kerugian keuangan negara dalam perkara penyaluran KUR Mikro BNI Jember mencapai Rp41.487.138.481.
Dari jumlah tersebut, kerugian yang dikaitkan dengan penyaluran melalui CV Karomah Jaya Mandiri mencapai Rp3.301.848.868.
Sementara itu, penyaluran melalui Pokmas Titipan Barokah mengakibatkan kerugian sebesar Rp2.955.008.424.
Kedua nilai tersebut merupakan bagian dari total kerugian negara dalam perkara KUR BNI Jember. Dengan demikian, angka Rp41,48 miliar tidak boleh dianggap sebagai kerugian yang seluruhnya berasal dari dua kelompok tersebut.
Tiga Tersangka Ditahan 20 Hari
Untuk kepentingan penyidikan, Kejati Jatim melakukan penahanan terhadap A, JAC, dan HP selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026.
Ketiganya ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jawa Timur. Penahanan tersebut menyusul ASH yang lebih dahulu ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 10 November 2026.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, penyidik juga menerapkan sangkaan alternatif Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
BNI Laporkan Dugaan Fraud
Pengungkapan perkara ini bermula dari laporan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada aparat penegak hukum. BNI menyampaikan laporan tersebut sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam memberantas praktik kecurangan atau fraud di lingkungan perbankan.
Atas penanganan perkara tersebut, BNI menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan atas langkah penegakan hukum yang dilakukan.
Kejati Jatim menyatakan penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain serta memastikan pertanggungjawaban hukum atas dugaan penyimpangan penyaluran KUR.
Perkara ini menjadi sorotan karena dana KUR merupakan fasilitas pembiayaan pemerintah yang ditujukan untuk membantu pelaku usaha mikro dan masyarakat produktif. Dugaan penggunaan identitas warga yang tidak memenuhi syarat serta penguasaan rekening oleh pihak lain memperlihatkan pentingnya pengawasan ketat dalam proses penyaluran kredit tersebut.