Kantor BRI Cabang Ambon, Provinsi Maluku. (ANTARA/John Soplanit)
Komisi III DPRD Provinsi Maluku memberikan tenggat hingga Desember 2026 kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pasahari, Kabupaten Maluku Tengah, untuk menyelesaikan persoalan pengembalian jaminan milik sejumlah nasabah.
Jika komitmen tersebut tidak direalisasikan, pimpinan bank yang bertanggung jawab terancam dicopot. Ancaman itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, setelah menerima pengaduan masyarakat dalam rapat bersama sembilan mitra kerja di ruang rapat Komisi III DPRD Maluku, Kamis (5/11/2026).
Persoalan jaminan nasabah BRI Pasahari menjadi salah satu sorotan utama dalam rapat tersebut. Sejumlah nasabah disebut masih menunggu pengembalian dokumen jaminan yang sebelumnya diserahkan kepada pihak bank.
Dalam pertemuan itu, pihak BRI disebut telah menyatakan komitmen untuk mengembalikan seluruh jaminan yang dipersoalkan. Komisi III pun meminta komitmen tersebut disertai kepastian tertulis dengan batas penyelesaian paling lambat Desember 2026.
Alhidayat menegaskan, apabila sertifikat jaminan tidak ditemukan, pihak bank harus bertanggung jawab dengan memberikan penggantian.
"Pengembaliannya paling lambat Desember. Kalau sertifikatnya tidak ditemukan, maka pihak BRI akan mengganti. Kami berharap persoalan ini bisa diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah disampaikan," tegas Alhidayat.
Ia juga mengingatkan bahwa Komisi III tidak akan membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa penyelesaian. Apabila tenggat yang telah disepakati tidak dipenuhi, konsekuensi terhadap pimpinan maupun pihak yang terlibat akan diminta.
"Apabila hingga Desember pengembalian jaminan tersebut tidak direalisasikan, akan ada konsekuensi terhadap pimpinan bank yang bertanggung jawab. Kepala bank yang bersangkutan terancam dicopot, sementara pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan tersebut akan diberikan sanksi," ujarnya.
Sertifikat Tak Ditemukan, BRI Diminta Bertanggung Jawab
Persoalan pengembalian jaminan tersebut menjadi perhatian karena dokumen yang diserahkan nasabah kepada bank berkaitan langsung dengan aset dan kepentingan hukum mereka.
Komisi III meminta agar nasabah tidak terus dibebani ketidakpastian atas dokumen jaminan yang belum dikembalikan. Jika dokumen tersebut memang tidak ditemukan, pihak bank diminta menjalankan komitmen penggantian sebagaimana disampaikan dalam rapat.
Kini, BRI Unit Pasahari menghadapi tenggat yang telah diminta DPRD Maluku. Realisasi pengembalian maupun penggantian sertifikat akan menjadi penentu penyelesaian pengaduan masyarakat tersebut.
Kasus Imelda, Penagihan Kredit Diminta Ditahan Sementara
Selain persoalan jaminan nasabah BRI Pasahari, Komisi III DPRD Maluku juga menerima pengaduan dari seorang warga bernama Imelda.
Ia mengeluhkan penagihan kredit setelah suaminya meninggal dunia. Persoalan tersebut turut menjadi perhatian anggota Komisi III karena menyangkut pengalihan kewajiban kredit kepada pihak keluarga yang ditinggalkan.
Alhidayat mengatakan, proses penagihan terhadap Imelda diminta ditahan sementara. Menurutnya, persoalan pengalihan kewajiban dari almarhum suami kepada istri membutuhkan waktu dan tidak seharusnya langsung berujung pada penyitaan jaminan.
"Untuk Ibu Imelda, penagihannya akan ditahan sementara. Karena terjadi pengalihan dari almarhum suaminya kepada istrinya, tentu membutuhkan waktu. Jadi, tidak bisa langsung dilakukan penyitaan," jelasnya.
Komisi III telah mengomunikasikan persoalan tersebut kepada pihak terkait agar Imelda memperoleh kesempatan menyelesaikan kewajibannya secara bertahap.
"Ibu Imelda akan diberikan kesempatan untuk melakukan pengembalian secara bertahap," kata Alhidayat.
DPRD Maluku Minta Pengaduan Nasabah Dituntaskan
Di akhir rapat, Alhidayat menegaskan bahwa Komisi III DPRD Maluku akan mengawal pengaduan masyarakat agar memperoleh penyelesaian yang adil.
"Kami berharap seluruh persoalan yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait dengan mengedepankan penyelesaian yang adil dan tidak merugikan nasabah," pungkasnya.
Kini, perhatian tertuju kepada BRI Unit Pasahari. Desember 2026 menjadi tenggat yang diminta Komisi III untuk menuntaskan pengembalian atau penggantian jaminan nasabah.
Namun, perlu digarisbawahi, ancaman pencopotan kepala bank merupakan pernyataan Ketua Komisi III DPRD Maluku. Belum ada keterangan bahwa pencopotan tersebut telah menjadi keputusan resmi dari manajemen BRI.
