Skandal KUR Fiktif BNI Rp83,9 Miliar: Eks Anggota DPRD hingga Kades Terseret, Empat Tersangka Ditahan

Suarapantura.com - Kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI KCP Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau, semakin meluas. Setelah lima pegawai bank dijatuhi hukuman penjara, penyidikan kini berkembang dengan menyeret sejumlah pihak eksternal, termasuk mantan anggota DPRD dan kepala desa.

Perkara yang terjadi dalam rentang 2019–2023 tersebut diduga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp83,9 miliar. Dalam perkembangan terbaru, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar menetapkan lima tersangka baru. Empat di antaranya telah ditahan, sedangkan satu tersangka lainnya belum memenuhi panggilan penyidik.

Dilansir dari Warta Ekonomi, kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam penyaluran fasilitas KUR di BNI KCP Bangkinang. Kredit yang seharusnya membantu permodalan pelaku usaha kecil dan menengah itu diduga disalurkan melalui pengajuan yang tidak memenuhi persyaratan.

Berikut rangkaian perkembangan kasus dugaan korupsi KUR fiktif BNI yang menyeret pegawai bank hingga pihak eksternal.

2019–2023: Dugaan Manipulasi Penyaluran KUR

Praktik yang menjadi dasar perkara ini diduga berlangsung selama periode 2019 hingga 2023. Sejumlah pegawai BNI KCP Bangkinang disebut terlibat dalam meloloskan pengajuan kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pihak internal yang terseret dalam perkara tersebut antara lain mantan pimpinan BNI KCP Bangkinang, Andika Habli, penyelia pemasaran Unsiska Bahrul, serta analis kredit Sapianto Akmal.

Dalam proses pengajuan kredit, penyidik mengungkap dugaan pengabaian sejumlah tahapan pemeriksaan. Prosedur yang dipersoalkan meliputi pemeriksaan langsung terhadap keberadaan usaha calon debitur, validasi identitas dan data pemohon, hingga pengecekan pemasok.

Tidak hanya itu, dokumen call memo juga diduga dimanipulasi untuk membuat pengajuan kredit seolah-olah telah memenuhi persyaratan administrasi perbankan.

Pengembangan Penyidikan: Identitas Warga Diduga Dikumpulkan untuk Pengajuan Kredit

Pengusutan perkara kemudian mengarah kepada dugaan keterlibatan jaringan di luar lingkungan perbankan. Sejumlah pihak diduga berperan mengumpulkan identitas masyarakat yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan pengajuan KUR.

Irwan Saputra (IS), mantan anggota DPRD Kampar, disebut sebagai salah satu pihak yang diduga menggerakkan pengumpulan calon debitur. Dalam menjalankan perannya, Irwan diduga melibatkan Ardianto (AR), Alzikri (AZ), dan Nasrullah (NS).

Pengumpulan identitas tersebut disebut menyasar masyarakat, khususnya di Kecamatan XIII Koto Kampar dan Koto Kampar Hulu.

Selain itu, Dedi Putra (DP), Kepala Desa Gunung Bungsu periode 2018–2026, turut diduga terlibat dalam membantu proses administrasi yang berkaitan dengan pengajuan kredit.

Modus yang diungkap dalam penyidikan ini terbilang serius. Identitas warga diduga digunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Setelah kredit dicairkan, buku tabungan dan kartu ATM milik debitur diduga dikuasai oleh pihak tertentu. Dana hasil pencairan kemudian ditarik dan digunakan untuk kepentingan pribadi, sedangkan kewajiban pembayaran kredit tidak diselesaikan sebagaimana mestinya.

Maret–Oktober 2026: Lima Pegawai BNI Divonis Penjara

Sebelum penyidikan menjangkau pihak eksternal, proses hukum lebih dahulu menjerat sejumlah pegawai BNI yang terlibat dalam perkara tersebut.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru menjatuhkan hukuman penjara kepada lima pegawai bank.

Mantan pimpinan BNI KCP Bangkinang, Andika Habli, bersama penyelia pemasaran Unsiska Bahrul masing-masing divonis sembilan tahun penjara.

Sementara itu, tiga pegawai lainnya menerima hukuman penjara dengan rentang enam hingga 6,5 tahun.

Putusan terhadap kelima pegawai tersebut menjadi bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan penyimpangan penyaluran KUR yang terjadi di BNI KCP Bangkinang.

27 Oktober 2026: Lima Tersangka Baru Ditetapkan

Pengusutan kasus tidak berhenti pada pihak internal bank. Kejari Kampar kemudian memperluas penyidikan untuk mengungkap dugaan keterlibatan pihak-pihak yang berada di luar institusi perbankan.

Pada 27 Oktober 2026, penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi KUR fiktif tersebut.

Mereka adalah Irwan Saputra, Ardianto, Alzikri, Nasrullah, dan Dedi Putra. Kelimanya diduga memiliki keterkaitan dengan pengumpulan calon debitur maupun proses yang berhubungan dengan pencairan kredit.

Penetapan tersangka ini memperlihatkan bahwa penyidikan mulai menyasar pihak-pihak yang diduga berperan dalam rangkaian pengajuan hingga pencairan KUR.

November 2026: Empat Tersangka Ditahan, Eks Anggota DPRD Belum Memenuhi Panggilan

Memasuki November 2026, Kejari Kampar telah menahan empat dari lima tersangka baru tersebut di Lapas Kelas IIA Bangkinang.

Keempatnya yakni Ardianto, Alzikri, Nasrullah, dan Dedi Putra.

Sementara itu, Irwan Saputra yang merupakan mantan anggota DPRD Kampar belum memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.

Kejari Kampar disebut masih menelusuri keberadaan Irwan. Penyidik juga membuka kemungkinan melakukan penjemputan paksa apabila yang bersangkutan tetap tidak kooperatif.

Dengan perkembangan tersebut, perkara dugaan korupsi KUR fiktif BNI KCP Bangkinang kini tidak hanya berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan pegawai bank. Penyidik juga berupaya mengungkap peran pihak eksternal yang diduga membantu pengumpulan identitas debitur dan proses pencairan kredit.

Dugaan kerugian negara sebesar Rp83,9 miliar menjadikan perkara ini sebagai salah satu kasus penyaluran KUR yang mendapat perhatian serius. Proses hukum masih berlanjut untuk mengungkap keseluruhan rangkaian perbuatan serta pihak-pihak yang harus mempertanggungjawabkannya.