Nama Bahlil dan Tito Terseret Isu Penyadapan Prabowo, Polisi Dituntut Buka Fakta

Suarapantura.com - Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus berkembang dan memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik. Sejumlah nama pejabat, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ikut dikaitkan dengan perkara yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri tersebut.

Munculnya nama-nama itu memicu pertanyaan mengenai siapa saja pihak yang sebenarnya terlibat dan sejauh mana penyidik telah mengungkap dugaan jaringan penyadapan tersebut.

Di tengah derasnya informasi yang beredar, transparansi kepolisian menjadi sorotan. Jika penyidik tidak memberikan penjelasan yang memadai, spekulasi berpotensi berkembang menjadi isu liar dan menyeret pihak-pihak yang belum tentu memiliki kaitan dengan perkara.

Bahlil Tegas Membantah Tuduhan

Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah membantah tudingan yang menghubungkan dirinya dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Bahlil justru meminta aparat kepolisian mengusut tuntas pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut.

"Saya minta kepada aparat kepolisian, keamanan, untuk diusut tuntas, dibuka aja. Jangan fitnah terus yang dibangun. Diusut aja," kata Bahlil dalam acara pelantikan DPD Golkar Maluku, Sabtu (7/11/2026).

Ia juga mempertanyakan tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan praktik penyadapan, sementara menurut pengakuannya, dirinya justru termasuk pihak yang menjadi sasaran penyadapan.

Bahlil bahkan meminta polisi membuka informasi mengenai dugaan pertemuan seorang ketua umum partai politik dengan sejumlah jenderal beberapa jam sebelum penangkapan terkait kasus tersebut.

Ia menegaskan tidak pernah menghadiri pertemuan sebagaimana yang dituduhkan.

Nama Tito Karnavian Diklarifikasi Bareskrim

Selain Bahlil, nama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga muncul dalam spekulasi yang berkembang di media sosial.

Kabar tersebut bahkan sempat mengaitkan Tito dengan mantan Kapolri Idham Azis dalam dugaan keterlibatan kasus penyadapan.

Namun, Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin membantah informasi yang menyebut kedua mantan Kapolri tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Infonya tidak benar," tegas Asep saat dikonfirmasi pada Minggu (8/11/2026).

Dengan demikian, hingga keterangan resmi tersebut disampaikan, tidak ada dasar untuk menyebut Tito Karnavian sebagai tersangka dalam perkara ini.

Empat Personel Polri Telah Ditetapkan sebagai Tersangka

Hingga 8 November 2026, Bareskrim menyatakan telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses tanpa hak terhadap informasi elektronik.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi, ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena kondisi kesehatan setelah mengalami stroke.

Penyidik juga mendalami dugaan aktivitas penyadapan yang berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sasaran yang disebut dalam pengusutan perkara tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat, tokoh politik, pengusaha, jurnalis, dan tokoh masyarakat.

Polisi Diminta Membuka Fakta agar Tidak Menjadi Isu Liar

Besarnya perhatian publik terhadap perkara ini membuat keterbukaan informasi dari kepolisian menjadi penting.

Penyidik perlu menjelaskan konstruksi perkara, dugaan peran masing-masing tersangka, asal perintah penyadapan, pihak yang diduga menerima hasil penyadapan, serta kemungkinan keterlibatan aktor lain jika memang ditemukan bukti.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya juga meminta proses hukum berjalan cepat, profesional, terbuka, dan transparan. Ia menilai penyidik perlu mengungkap motif di balik dugaan penyadapan, termasuk kemungkinan adanya kepentingan politik.

Publik tentu tidak boleh membangun kesimpulan hanya berdasarkan potongan informasi atau spekulasi media sosial. Namun, kepolisian juga perlu memastikan bahwa minimnya informasi resmi tidak membuka ruang bagi rumor yang semakin meluas.

Kasus ini bukan hanya menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara. Jika benar terjadi penyalahgunaan sistem penyadapan, persoalannya juga menyangkut perlindungan privasi dan hak seluruh warga negara.

Karena itu, pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh. Nama-nama yang beredar harus diperiksa berdasarkan bukti, bukan tekanan opini publik. Sebaliknya, siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

Transparansi menjadi kunci agar perkara ini tidak berkembang menjadi spekulasi politik tanpa ujung.