Korupsi KUR Bank BUMN, Kejari Pekanbaru Setor Rp1,63 Miliar ke Kas Negara
Sabila JP•
Hukrim
Suarapantura.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru mengembalikan uang sebesar Rp1.633.303.773 ke kas negara dalam perkara korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada salah satu bank BUMN Unit Rumbai. Penyetoran tersebut dilakukan pada Senin (9/11/2026) sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara.
Uang lebih dari Rp1,63 miliar itu berasal dari dana sekitar Rp1,96 miliar yang sebelumnya disita selama proses penyidikan dan dititipkan dalam rekening penampungan perkara Kejari Pekanbaru.
Dana tersebut kemudian diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Penyerahan dilakukan secara simbolis dan disaksikan Kepala Kejari Pekanbaru Marlambson Carel Williams, didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Fusthathul Amul Huzni serta para jaksa eksekutor. Turut hadir Kasubbagbin dan sejumlah kepala seksi di lingkungan Kejari Pekanbaru.
Pelaksana Harian Kasi Intelijen Kejari Pekanbaru, Adhi Thya Febricar, membenarkan penyetoran tersebut. Ia menyebut pengembalian kerugian keuangan negara menjadi salah satu fokus dalam penanganan perkara korupsi.
“Benar, uang sebesar Rp1.633.303.773 telah disetorkan ke kas negara sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi penyaluran KUR. Penyetoran ini merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mengoptimalkan pemulihan keuangan negara,” ujar Adhi.
Menurutnya, penanganan perkara korupsi tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan kerugian yang ditimbulkan.
“Melalui proses penegakan hukum, kami berupaya agar kerugian keuangan negara dapat dikembalikan. Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi negara,” tambahnya.
Uang sitaan Rp1,96 miliar, kelebihan Rp326 juta dikembalikan
Dalam perkara ini, dana sekitar Rp1,96 miliar yang sebelumnya disita tidak seluruhnya disetorkan ke kas negara.
Berdasarkan putusan pengadilan, Faisal Syahreza Sulaiman diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1.633.303.773. Jumlah tersebut kemudian diperhitungkan dari uang titipan yang telah disita penyidik.
Setelah dikurangi kewajiban uang pengganti, terdapat kelebihan dana sebesar Rp326.696.227. Kelebihan tersebut menjadi hak Faisal dan dikembalikan kepadanya sesuai ketentuan dalam putusan pengadilan.
Perkara korupsi penyaluran KUR Mikro ini menjerat empat orang, yakni Ian Roni Hutagalung, Armanto, Faisal Syahreza Sulaiman, dan Asifa Muliani.
Masing-masing disebut memiliki peran berbeda dalam proses penyaluran kredit. Ian Roni Hutagalung merupakan mantri bank yang berkaitan dengan proses penyaluran KUR, sedangkan Asifa Muliani berperan sebagai perantara atau pencari calon debitur.
Sementara itu, Armanto dan Faisal Syahreza Sulaiman disebut turut menikmati aliran dana dari penyaluran kredit tersebut.
Kasus ini bermula pada 2023, ketika KUR Mikro disalurkan kepada 20 debitur dengan plafon masing-masing Rp100 juta.
Dalam dakwaan, para penerima kredit disebut tidak memenuhi persyaratan karena tidak memiliki usaha aktif maupun usaha yang layak dibiayai melalui program KUR. Proses verifikasi lapangan juga diduga tidak dilakukan secara maksimal. Pencairan kredit disebut lebih mengandalkan dokumen identitas para calon debitur.
Perkara tersebut terungkap setelah Satuan Pengawas Internal (SPI) bank BUMN pusat melakukan audit pada Juli 2023. Hasil audit memperkirakan kerugian keuangan bank mencapai sekitar Rp1,9 miliar.
Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, majelis hakim menyatakan keempat terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair.
Namun, mereka dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair.
Ian Roni Hutagalung, Armanto, Faisal Syahreza Sulaiman, dan Asifa Muliani masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
Khusus Faisal, majelis hakim juga menetapkan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1.633.303.773. Kewajiban tersebut dipenuhi melalui dana sitaan yang sebelumnya telah dititipkan dalam rekening penampungan perkara.
Penyetoran Rp1,63 miliar ke kas negara oleh Kejari Pekanbaru menjadi bagian dari pelaksanaan putusan tersebut sekaligus upaya memulihkan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi penyaluran KUR Mikro.
