400 Rumah Subsidi di Banyuasin, Baru 50 Dibangun: Ke Mana Dugaan Dana Rp44,2 Miliar?

Suarapantura.com - Proyek pembangunan perumahan subsidi Gasing Water Bay di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menjadi sorotan. Dari rencana pembangunan sebanyak 400 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hanya sekitar 50 unit yang disebut telah berdiri. Sementara sebagian besar lokasi proyek dilaporkan masih berupa lahan kosong dan bangunan yang belum selesai.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai realisasi pembangunan, penyaluran fasilitas kredit, hingga pengawasan terhadap proyek yang direncanakan sejak 2015.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Teropong Indonesia News, proyek yang dikelola PT Griya Bangun Indah itu menawarkan rumah subsidi dengan harga sekitar Rp110,5 juta per unit.

Jika dikalikan dengan target 400 unit, nilai keseluruhan rencana pengadaan rumah tersebut mencapai sekitar Rp44,2 miliar. Namun, angka itu merupakan perhitungan berdasarkan target unit dan harga rumah, bukan bukti bahwa seluruh dana telah dicairkan atau disalahgunakan.

Persoalan semakin menjadi perhatian setelah muncul pengakuan sejumlah narasumber yang mengaku sebagai konsumen. Salah satunya berinisial AK, yang meminta identitasnya dirahasiakan.

AK disebut telah terikat perjanjian kredit kepemilikan rumah subsidi melalui Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai. Menurut keterangan yang disampaikan kepada redaksi, angsuran kredit tetap dipotong setiap bulan dari rekening nasabah, meskipun kondisi pembangunan perumahan dinilai belum sesuai dengan rencana.

Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian rumah yang menjadi objek kredit, tahapan pencairan dana, serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.

Bank Sumsel Babel Belum Memberikan Jawaban

Redaksi Teropong Indonesia News mengaku telah melayangkan surat konfirmasi resmi bernomor 325/TIN/X/2026 kepada Kepala Cabang Bank Sumsel Babel Pangkalan Balai pada 3 November 2026.

Sejumlah pertanyaan diajukan, antara lain mengenai dasar penyaluran kredit, mekanisme pencairan dana kepada pengembang, pengawasan pembangunan, serta alasan angsuran nasabah tetap berjalan ketika realisasi proyek dipersoalkan.

Namun, menurut redaksi, hingga berita ini diterbitkan belum ada penjelasan resmi yang diterima dari pihak bank.

Belum adanya jawaban tersebut membuat persoalan ini membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Bank Sumsel Babel perlu menjelaskan bagaimana proses pembiayaan dilakukan, apakah pencairan kredit disesuaikan dengan progres pembangunan, dan bagaimana perlindungan terhadap nasabah apabila rumah yang dibiayai belum dapat diserahterimakan.

LSM Teropong Soroti Dugaan Penyimpangan

Aktivis LSM Teropong, Hartono, menilai persoalan proyek Gasing Water Bay tidak boleh dipandang semata-mata sebagai keterlambatan pembangunan.

Menurutnya, perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aliran dana, pelaksanaan kewajiban pengembang, serta peran lembaga perbankan dalam menyalurkan dan mengawasi fasilitas kredit.

“Ini bukan sekadar wanprestasi. Angka Rp 44,2 miliar bukanlah uang kecil, Itu adalah uang rakyat yang seharusnya memberikan tempat berlindung bagi warga berpenghasilan rendah, bukan dijadikan ladang keuntungan segelintir pihak,” tegas Hartono.

Ia juga mempertanyakan bagaimana pengawasan proyek dapat berjalan selama bertahun-tahun, sementara kondisi pembangunan yang dilaporkan di lapangan belum sesuai dengan target awal.

LSM Teropong menyatakan berencana melaporkan dugaan persoalan tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan agar dilakukan penelusuran lebih lanjut.

Pihaknya meminta aparat penegak hukum memeriksa pihak-pihak yang terlibat, termasuk mekanisme penyaluran kredit, realisasi pembangunan, penggunaan dana, serta kemungkinan adanya kerugian negara maupun kerugian konsumen.

“Uang pemerintah adalah uang rakyat. Penggunaannya harus sesuai peruntukannya, bukan diselenggarakan untuk kepentingan pribadi,” tegas Hartono.

Bank dan Pengembang Diminta Buka Data

LSM Teropong juga menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menelusuri proyek tersebut, Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai memberikan penjelasan terbuka, serta PT Griya Bangun Indah memaparkan realisasi pembangunan dari target 400 unit rumah subsidi.

Selain itu, mereka meminta adanya penyelesaian dan pengembalian kerugian kepada pihak yang berhak apabila dalam pemeriksaan ditemukan penyimpangan.

Persoalan ini juga menyangkut kepentingan konsumen yang disebut masih harus membayar angsuran kredit. Karena itu, kepastian status rumah, kewajiban pengembang, dan perlindungan nasabah perlu menjadi bagian dari pemeriksaan.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Teropong Indonesia News menyatakan masih menunggu penjelasan dari Bank Sumsel Babel maupun PT Griya Bangun Indah.

Klarifikasi dari kedua pihak diperlukan agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai status proyek, jumlah unit yang telah dibiayai, besaran dana yang benar-benar dicairkan, serta alasan pembangunan belum mencapai target.

Dugaan penyimpangan dalam proyek ini harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan proses hukum. Apabila ditemukan unsur pidana, penegak hukum diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan.