Cukai Triliunan, Pajak Bermasalah Rp20 Miliar: Djarum Dikepung Dua Perkara Hukum, KPK dan Kejagung Diuji!

Suarapantura.com - Nama besar PT Djarum kembali berada di bawah sorotan. Perusahaan raksasa industri rokok yang identik dengan gurita bisnis keluarga Hartono itu kini menghadapi dua persoalan hukum berbeda yang sama-sama berkaitan dengan penerimaan negara: dugaan korupsi cukai rokok yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan perkara dugaan manipulasi kewajiban pajak yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dua perkara ini bukan persoalan sepele. Dalam penyidikan kasus cukai, KPK menyebut estimasi awal kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Sementara dalam perkara pajak periode 2016–2020, muncul dugaan rekayasa kewajiban pembayaran yang disebut menyisakan selisih sekitar Rp20 miliar.

Rentetan persoalan tersebut memunculkan pertanyaan serius: bagaimana dugaan penyimpangan kewajiban kepada negara bisa terjadi, siapa yang berperan, dan apakah penyidikan benar-benar akan menelusuri tanggung jawab hingga ke tingkat pengambil keputusan?

Publik tidak cukup hanya disuguhi kabar penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan. Yang ditunggu adalah pembuktian, penetapan pertanggungjawaban hukum, serta kejelasan berapa besar penerimaan negara yang diduga dirugikan.

KPK Geledah Kantor Pusat Djarum, Dugaan Cukai Triliunan Dibongkar

Babak baru pengusutan dugaan korupsi sektor cukai terjadi setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan pada 28–30 Oktober 2026.

Penyidik mendatangi sejumlah lokasi strategis, mulai dari Kantor Pusat PT Djarum di Kudus, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus, Kantor Bea Cukai Semarang, hingga Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.

KPK juga menggeledah enam perusahaan yang disebut terafiliasi dengan grup usaha tersebut.

Dalam rangkaian penggeledahan itu, penyidik mengamankan sejumlah dokumen, perangkat elektronik, barang bukti lainnya, termasuk uang tunai.

Langkah penyidik yang menyasar kantor perusahaan dan sejumlah institusi kepabeanan memperlihatkan luasnya penelusuran perkara. KPK tengah mendalami dugaan praktik korupsi yang berkaitan dengan penerimaan negara dari sektor cukai.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penerimaan negara.

"Ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penerimaan negara. Ya, artinya berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau Pasal 2, Pasal 3, atau di KUHP Pasal 603, 604 yang berkaitan dengan cukai. Untuk hitungan awal kerugian negara di angka triliunan," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Angka triliunan rupiah itu menjadi salah satu aspek paling serius dalam perkara tersebut. Sebab, cukai merupakan instrumen penerimaan negara yang seharusnya dihitung dan diawasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KPK diduga mendalami praktik penyalahgunaan pita cukai, termasuk dugaan pemalsuan dan penggunaan pita cukai dengan tarif lebih rendah untuk produk rokok yang semestinya dikenakan tarif lebih tinggi.

Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya tidak berhenti pada pelanggaran administrasi. Penyidik harus mengungkap bagaimana praktik itu berlangsung, siapa yang mengatur, siapa yang memberikan persetujuan, dan siapa yang diduga menikmati keuntungan.

Kasus Pajak Djarum di Kejagung, Selisih Rp20 Miliar Jadi Sorotan

Sorotan terhadap PT Djarum tidak hanya datang dari penyidikan KPK. Sebelumnya, Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) juga menangani perkara dugaan manipulasi kewajiban pembayaran pajak untuk periode 2016–2020.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan, terdapat dugaan rekayasa pengurangan kewajiban pembayaran pajak. Nilai kewajiban yang semula diperkirakan sekitar Rp30 miliar diduga menyusut menjadi sekitar Rp10 miliar.

Selisih sekitar Rp20 miliar tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu dijelaskan melalui proses penyidikan dan pembuktian hukum.

Perkara ini juga sempat menyeret Direktur Utama PT Djarum, Victor Rachmat Hartono (VRH), dan mantan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi ke dalam tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri pada November 2025.

Namun, pencegahan terhadap Victor Hartono kemudian dicabut pada akhir November 2025. Penyidik menyebut pencabutan tersebut berkaitan dengan sikap kooperatif yang bersangkutan.

Pencabutan pencegahan itu tidak dengan sendirinya menyelesaikan substansi perkara. Publik masih membutuhkan kejelasan mengenai perkembangan penyidikan, konstruksi dugaan perbuatan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan tindak pidana.

Akademisi sekaligus praktisi hukum Abdul Fickar Hadjar mendesak Kejagung agar tidak membiarkan perkara tersebut berlarut-larut apabila alat bukti telah mencukupi untuk dilimpahkan ke pengadilan.

"Jangan sampai timbul kesan terjadinya 'hengky pengky' aparat kejaksaan dengan para tersangka, mengingat di instansi pajak ini uang-uang ilegal cukup banyak berseliweran," kata Fickar kepada Monitorindonesia.com.

Pernyataan tersebut menjadi peringatan agar penanganan perkara berjalan transparan dan tidak menimbulkan kecurigaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Pakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Fatahillah, juga menegaskan bahwa manipulasi pajak dapat masuk dalam rezim tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan hukum.

"Sudah banyak kasusnya, saya rasa manipulasi pajak yang sudah banyak dilakukan itu sudah masuk dalam rezim tindak pidana korupsi," ujarnya.

Ia juga meminta penghitungan kerugian negara dilakukan melalui audit BPK, BPKP, atau lembaga lain yang memiliki kewenangan.

Dua Perkara, Satu Pertanyaan: Sejauh Mana Tanggung Jawab Korporasi?

Dugaan penyimpangan cukai dan perkara pajak merupakan dua kasus berbeda. Namun, keduanya sama-sama menyangkut kewajiban kepada negara dan memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap aktivitas perusahaan besar.

Penyidikan tidak semestinya hanya berhenti pada pemeriksaan pegawai teknis atau individu tertentu. Penelusuran perlu mencakup rantai pengambilan keputusan, mekanisme persetujuan, aliran dana, hingga kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kewenangan di lingkungan perusahaan maupun instansi pemerintah.

Jika ditemukan bukti yang cukup, pertanggungjawaban pidana korporasi juga harus diuji sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Besarnya aset, jaringan usaha, dan pengaruh ekonomi suatu perusahaan tidak boleh menjadi faktor yang mengurangi keseriusan penegakan hukum. Namun, setiap pihak juga tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Patriot Bond Rp50 Triliun Ikut Diseret, tetapi Hubungannya Belum Terbukti

Di tengah sorotan terhadap grup Djarum, beredar pula narasi di media sosial yang mengaitkan keluarga Hartono dengan persoalan Patriot Bond senilai Rp50 triliun yang dikaitkan dengan Danantara.

Narasi tersebut menyebut dugaan ketidakcocokan antara ekspektasi penyerapan instrumen investasi dan komitmen sejumlah pihak dari kalangan pengusaha. Bahkan, muncul klaim mengenai komitmen parsial sekitar Rp3 triliun yang dikaitkan dengan keluarga Hartono.

Namun, klaim mengenai penolakan, tekanan politik, maupun hubungan sebab-akibat antara persoalan Patriot Bond dan penyidikan KPK belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang terbukti.

Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa penggeledahan KPK merupakan bentuk pembalasan politik hanya karena isu tersebut beredar bersamaan dengan penyidikan.

KPK menyatakan perkara yang diusut berkaitan dengan dugaan korupsi penerimaan negara dari sektor cukai. Karena itu, pembuktian harus tetap bertumpu pada alat bukti dan proses hukum, bukan spekulasi mengenai pertarungan kepentingan di belakang layar.

KPK dan Kejagung Jangan Berhenti pada Penggeledahan

Pengamat kebijakan publik Fernando Emas menyoroti pentingnya kejelasan proses hukum dalam perkara yang berkaitan dengan penerimaan negara tersebut.

"Yang harus dijawab bukan sekadar siapa yang diperiksa atau kantor mana yang digeledah. Lebih penting, bagaimana praktik tersebut diduga berlangsung, siapa yang memberikan perintah, siapa yang memperoleh keuntungan, dan berapa sesungguhnya uang negara yang berpotensi hilang," katanya.

Pernyataan tersebut menegaskan tuntutan agar penyidikan menghasilkan kejelasan, bukan sekadar rangkaian tindakan hukum yang terus diberitakan tanpa perkembangan yang transparan.

KPK harus mengungkap konstruksi dugaan penyimpangan cukai, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat dan besaran kerugian negara berdasarkan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara Kejagung dituntut memberikan kepastian mengenai perkembangan perkara dugaan manipulasi pajak periode 2016–2020.

Publik berhak mengetahui apakah penyidikan akan menyentuh seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab, tanpa membedakan skala perusahaan, kekuatan modal, maupun posisi seseorang.

Sebab, penerimaan negara bukan milik perusahaan ataupun pejabat. Setiap rupiah yang diduga diselewengkan merupakan hak publik yang harus dilindungi.

Jika bukti telah mencukupi, proses hukum harus bergerak menuju pertanggungjawaban yang jelas. Jika dugaan tidak terbukti, kepastian hukum juga harus diberikan.

Yang tidak boleh terjadi adalah perkara besar terus menggantung, sementara pertanyaan mengenai uang negara dan siapa yang harus bertanggung jawab tidak pernah memperoleh jawaban.