Suarapantura.com - Rencana pengeboran Sumur Hidayah di perairan Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, kembali memunculkan penolakan dari kalangan nelayan. Kelompok nelayan yang tergabung dalam Persatuan Nelayan Pantura Madura (PNPM) menegaskan bahwa aktivitas pengeboran tidak seharusnya dilanjutkan sebelum persoalan kompensasi kerusakan rumpon selesai diselesaikan.
Sikap tersebut disampaikan dalam berbagai forum komunikasi antara nelayan, pemerintah daerah, SKK Migas, dan pihak operator migas. Bagi nelayan, penyelesaian hak-hak masyarakat terdampak merupakan syarat utama sebelum proyek memasuki tahap operasional.
Kerusakan Rumpon Masih Menjadi Persoalan Utama
Menurut perwakilan nelayan, kerusakan rumpon terjadi setelah aktivitas survei seismik tiga dimensi yang dilakukan dalam proyek migas di wilayah kerja North Madura beberapa waktu lalu. Rumpon yang berfungsi sebagai alat bantu penangkapan ikan mengalami kerusakan dan berdampak pada menurunnya hasil tangkapan nelayan.
Nelayan menilai persoalan tersebut belum mendapatkan penyelesaian yang memuaskan. Bahkan, tuntutan ganti rugi yang nilainya mencapai miliaran rupiah masih menjadi sumber sengketa hingga saat ini.
Beberapa dampak yang dirasakan nelayan antara lain:
Berkurangnya lokasi berkumpulnya ikan.
Menurunnya produktivitas penangkapan ikan.
Pendapatan nelayan yang ikut terdampak.
Ketidakpastian terkait realisasi dana kompensasi.
Nelayan Tegaskan Tidak Menolak Investasi Migas
Koordinator aksi nelayan, Faris Reza Malik, sebelumnya menegaskan bahwa masyarakat pesisir tidak menolak keberadaan industri migas secara keseluruhan. Namun, mereka meminta perusahaan dan pihak terkait menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan kewajiban terhadap nelayan yang terdampak.
Menurutnya, aktivitas pengeboran dan eksplorasi dapat berjalan apabila persoalan ganti rugi rumpon telah dituntaskan secara transparan dan adil.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga hubungan antara sektor energi dan masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil laut.
Pemerintah dan SKK Migas Lakukan Sosialisasi
Pemerintah Kabupaten Sampang bersama SKK Migas dan Petronas telah menggelar sosialisasi terkait persiapan pengeboran Sumur Hidayah. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan sebelum proyek memasuki fase pelaksanaan di lapangan.
Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah menyampaikan bahwa sosialisasi telah dilakukan beberapa kali sejak tahap pencarian lokasi hingga persiapan pengeboran. Meski demikian, perwakilan nelayan tetap meminta agar persoalan kompensasi rumpon menjadi prioritas utama sebelum aktivitas migas dilanjutkan.
Proses Hukum Masih Berjalan
Selain menyampaikan aspirasi melalui aksi dan dialog, kelompok nelayan juga menempuh jalur hukum terkait dugaan permasalahan dalam penyaluran dana kompensasi. Sejumlah laporan telah disampaikan kepada aparat penegak hukum di Jawa Timur dan masih dalam proses penanganan.
Nelayan berharap proses hukum dapat memberikan kepastian dan keadilan sehingga hak-hak masyarakat yang terdampak benar-benar terpenuhi.
Pentingnya Penyelesaian Konflik Sebelum Proyek Berjalan
Kasus yang terjadi di Pantura Sampang menunjukkan pentingnya komunikasi yang terbuka antara perusahaan migas, pemerintah, dan masyarakat lokal. Penyelesaian sengketa kompensasi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap proyek strategis nasional.
Jika persoalan rumpon dapat diselesaikan secara transparan dan akuntabel, maka potensi konflik sosial dapat diminimalkan dan kegiatan pengeboran Sumur Hidayah berpeluang berjalan lebih kondusif dengan dukungan masyarakat sekitar.
Poin Penting
Nelayan Pantura Sampang menolak pengeboran Sumur Hidayah sebelum kompensasi rumpon diselesaikan.
Kerusakan rumpon diduga terjadi akibat aktivitas survei seismik migas sebelumnya.
Nelayan menegaskan tidak menolak investasi migas, tetapi meminta hak mereka dipenuhi.
Pemerintah, SKK Migas, dan Petronas telah melakukan sosialisasi persiapan pengeboran.
Proses hukum terkait dana kompensasi masih berlangsung dan menjadi perhatian nelayan.