Suarapantura.com - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyiapkan regulasi mengenai water farming sebagai salah satu strategi mengurangi dampak abrasi dan penurunan muka tanah di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir yang selama ini menghadapi berbagai ancaman, mulai dari abrasi, banjir rob, hingga eksploitasi air tanah yang berlebihan.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa perlindungan Pantura tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur seperti tanggul laut. Diperlukan pula langkah pengelolaan sumber daya air dan pemulihan ekosistem secara berkelanjutan.
Apa Itu Water Farming?
Water farming merupakan konsep pengelolaan air yang mendorong setiap pengguna air tanah untuk mengembalikan air ke dalam bumi melalui proses resapan.
Praktiknya dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:
Melalui regulasi yang sedang disusun, pemerintah berencana mengatur mekanisme pemanfaatan air tanah sekaligus kewajiban penggunanya untuk melakukan konservasi air sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan.
Penurunan Muka Tanah Jadi Ancaman Serius
Salah satu penyebab memburuknya kondisi pesisir Pantura adalah penurunan muka tanah akibat pengambilan air tanah secara berlebihan.
Fenomena ini membuat kawasan pesisir semakin rentan terhadap:
Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, berbagai penelitian menunjukkan eksploitasi air tanah tanpa pengelolaan yang baik menjadi faktor penting penyebab tanah ambles di sejumlah kota besar Indonesia.
Pemulihan Mangrove Menjadi Prioritas
Selain mengatur pemanfaatan air tanah, pemerintah juga terus mempercepat rehabilitasi ekosistem mangrove.
Hutan mangrove memiliki peran penting dalam:
menahan abrasi pantai;
meredam gelombang laut;
mengurangi dampak banjir rob;
menjadi habitat berbagai biota pesisir;
menyerap karbon untuk membantu mitigasi perubahan iklim.
KLH menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut atau Giant Sea Wall akan lebih efektif apabila dipadukan dengan restorasi mangrove, penataan ruang, pengawasan lingkungan, dan perlindungan masyarakat pesisir. Pendekatan ini disebut sebagai strategi hibrida dalam pengelolaan kawasan Pantura.
Mengapa Regulasi Ini Penting?
Keberadaan regulasi water farming diharapkan mampu memberikan kepastian hukum mengenai tata kelola air tanah yang selama ini belum memiliki pengaturan khusus.
Beberapa manfaat yang diharapkan antara lain:
mengurangi laju penurunan muka tanah;
menjaga ketersediaan air tanah dalam jangka panjang;
menekan risiko banjir rob;
mendukung keberhasilan rehabilitasi kawasan pesisir;
memperkuat ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim.
Kebijakan ini juga akan menjadi dasar pengawasan serta pemberian sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban konservasi air tanah.
Kolaborasi Jadi Kunci Perlindungan Pantura
Penanganan abrasi di Pantura membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
Selain pembangunan infrastruktur, keberhasilan perlindungan kawasan pesisir juga bergantung pada perubahan perilaku dalam menggunakan sumber daya air secara bijak dan menjaga kelestarian ekosistem mangrove.
Dengan kombinasi regulasi, konservasi lingkungan, dan keterlibatan masyarakat, pemerintah berharap kondisi pesisir Pantura dapat pulih secara bertahap sekaligus memberikan perlindungan bagi aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.
Kesimpulan
Regulasi water farming menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menghadapi persoalan abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah di Pantura. Kebijakan ini tidak hanya mengatur pemanfaatan air tanah, tetapi juga mendorong setiap pengguna untuk berkontribusi dalam konservasi air melalui berbagai metode resapan.
Di sisi lain, percepatan rehabilitasi mangrove tetap menjadi bagian penting dari upaya perlindungan pesisir. Dengan pendekatan yang menggabungkan infrastruktur, konservasi, dan tata kelola lingkungan, pemerintah berharap ketahanan kawasan Pantura terhadap dampak perubahan iklim dapat semakin meningkat.
