Suarapantura.com - Penggeledahan asrama putri Pondok Pesantren Ma'had Hamalatul Qur'an di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, memasuki babak baru. Kepolisian mulai mengembalikan sejumlah barang yang sebelumnya diamankan, sementara Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak evaluasi atas pelaksanaan penggeledahan tersebut.
Pada Sabtu, 31 Oktober 2026, Polres Sukoharjo menyatakan telah mengembalikan barang-barang yang dinilai tidak berkaitan dengan perkara pidana yang sedang diselidiki. Barang yang dikembalikan meliputi 17 unit telepon seluler, tiga kendaraan bermotor, satu unit perangkat komputer atau CPU, dan satu unit drone. Pengembalian dilakukan melalui kuasa hukum dan perwakilan pesantren.
Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena menjelaskan, penyidik telah memilah seluruh barang yang diamankan selama penggeledahan di Mojolaban, Sukoharjo, dan Jenawi, Karanganyar. Barang yang tidak berkaitan dengan tindak pidana diputuskan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara itu, dua unit kamera pengawas (CCTV) dan satu telepon seluler masih diamankan penyidik untuk kepentingan pendalaman perkara.
Terkait uang tunai dan perhiasan emas yang sebelumnya dipersoalkan pihak pesantren, polisi menyatakan barang-barang tersebut telah diperiksa bersama pihak pesantren dan isinya masih utuh. Pendamping pesantren juga membenarkan bahwa kotak berisi uang dan emas tersebut dibuka oleh pihak pesantren sendiri dan tidak ada yang hilang.
Di sisi lain, Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengingatkan bahwa kewenangan penggeledahan harus dilaksanakan secara patut, proporsional, dan menghormati hak asasi manusia. Dalam keterangannya pada 31 Oktober 2026, Ombudsman meminta kepolisian mengevaluasi pelaksanaan penggeledahan dan pemeriksaan, terutama terkait dugaan intimidasi, penggunaan senjata, serta perlindungan terhadap anak-anak di lingkungan pesantren.
Syafrida menegaskan, izin penggeledahan dari pengadilan bukan izin untuk bertindak tanpa batas. Ombudsman juga meminta penjelasan mengenai dasar hukum penggeledahan, status orang yang diperiksa, dan administrasi penyitaan. Santriwati yang terdampak perlu mendapatkan pemulihan psikososial.
Kompolnas turut menyoroti peristiwa tersebut. Anggota Kompolnas Yusuf Warsim mendorong Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan klarifikasi untuk memastikan tindakan aparat sesuai standar operasional prosedur dan kode etik kepolisian, termasuk cara petugas memperlakukan perempuan dan anak-anak di lokasi. Menurut Kompolnas, keberadaan izin pengadilan tidak menghilangkan kewajiban aparat untuk menjalankan penggeledahan secara profesional.
Kepolisian Daerah Jawa Tengah menjelaskan bahwa penggeledahan itu merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran dan perusakan warung di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, pada 12 September 2026. Kapolda Jawa Tengah Irjen Roy Hardi Siahaan menyebut penggeledahan dilakukan untuk mencari seorang buronan berinisial I yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, berdasarkan penetapan pengadilan.
Polda Jawa Tengah juga membantah tuduhan tidak adanya pendampingan perempuan. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Yuliyanto menyatakan polisi wanita (polwan) mendampingi santriwati selama penggeledahan dan pemeriksaan, dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sukoharjo dilibatkan saat pemeriksaan di Polres. Polda membantah adanya penarikan jilbab maupun perlakuan kasar, serta meminta maaf apabila tindakan anggota di lapangan menimbulkan ketidaknyamanan.
Sebelumnya, pihak pesantren melalui Sekretaris Pesantren Diyana Indah Sari menyampaikan keberatan atas penggeledahan yang berlangsung pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026, sekitar pukul 03.20 WIB, ketika para santriwati masih tidur. Pihak pesantren mengungkapkan dugaan perlakuan tidak pantas terhadap sejumlah santriwati, termasuk anak-anak berusia 10-16 tahun yang dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut, dan perbedaan keterangan antara pihak pesantren dan kepolisian, termasuk soal jumlah orang yang diperiksa, juga masih perlu dijelaskan secara terperinci.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyiapkan pendampingan bagi anak-anak yang terdampak penggeledahan di Sukoharjo dan Karanganyar. Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menyatakan pendampingan itu bertujuan mencegah trauma berkepanjangan dan memastikan mereka tetap mendapatkan hak pendidikan, dengan koordinasi bersama orang tua atau wali serta Kementerian Agama.
Penyidikan kasus pembakaran warung di Grogol tetap berjalan. Publik kini menantikan transparansi hasil pemeriksaan internal kepolisian, kejelasan status barang yang masih diamankan, serta jaminan perlindungan bagi anak-anak di lingkungan pendidikan.
Sumber: Koran Nusantara, Titik24.
