Suarapantura.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan akan mendalami berbagai keluhan yang muncul menyusul penggeledahan sejumlah pondok pesantren di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada 27 Oktober 2026. Penegasan itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, di Jakarta, Minggu (1/11/2026).
Johnny menyampaikan empati kepada para santri, orang tua, pengasuh, dan keluarga besar pesantren yang merasa terdampak. Ia memahami penggeledahan tersebut menimbulkan rasa takut, terutama bagi anak-anak dan perempuan yang berada di lokasi. Menurutnya, penegakan hukum yang dilakukan aparat tidak dimaksudkan untuk memberi stigma terhadap lembaga pendidikan keagamaan.
“Pertama-tama, kami menyampaikan empati yang tulus kepada para santri, orang tua, dan seluruh keluarga yang merasa terdampak. Polri menghormati pesantren sebagai lembaga yang membina akhlak dan keilmuan umat. Penegakan hukum tersebut tentu bukan untuk memberikan stigma,” ujar Johnny.
Ia menjelaskan, penggeledahan itu merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pada 12 September 2026. Dalam perkara tersebut, penyidik telah mengamankan seorang tersangka berinisial S, sementara seorang lainnya berinisial I masih dicari karena diduga berkaitan dengan perkara itu.
Terkait keluhan masyarakat, Polri memastikan setiap laporan dan informasi yang diterima akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk oleh fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam). Peristiwa tersebut juga menjadi perhatian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
“Kami mendengar kritik dan keluhan yang disampaikan masyarakat, dan kami memandangnya sebagai bahan perbaikan dan evaluasi. Pendalaman tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan,” kata Johnny.
Polda Jawa Tengah menyampaikan bahwa personel Polisi Wanita (Polwan) dilibatkan dalam kegiatan di lokasi yang ditempati sejumlah santri perempuan, disertai pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo. Setelah proses selesai, para santri dipulangkan kepada orang tua atau wali masing-masing pada hari yang sama, dan pendampingan psikologis disiapkan dengan melibatkan asosiasi psikologi bagi santri yang terdampak.
Keluhan mengenai barang-barang yang dibawa dari lokasi penggeledahan juga ditindaklanjuti. Pada 31 Oktober 2026, sejumlah barang telah dikembalikan kepada pihak kuasa hukum. Adapun barang yang tidak berkaitan dengan pembuktian perkara akan ditangani sesuai ketentuan berdasarkan hasil pemeriksaan inventarisasi.
Pada tanggal yang sama, Polda Jawa Tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh agama dan pengurus Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki untuk mendengarkan aspirasi serta menjaga komunikasi dengan para tokoh agama.
Johnny menegaskan penegakan hukum dan keterbukaan terhadap evaluasi harus berjalan beriringan. Setiap perkara pidana, kata dia, harus ditangani berdasarkan bukti, sementara kritik masyarakat perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Polri juga mengimbau masyarakat menyampaikan informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung proses penyidikan.
Sumber: Radar Tempo dan Aceh Reportase, Minggu (1/11/2026).
