Suarapantura.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemeriksaan independen atas penggeledahan sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah yang dilakukan aparat kepolisian pada akhir Oktober 2026. Permintaan itu disampaikan Ketua Komnas HAM Anis Hidayah pada Minggu (1/11/2026), sebagai respons atas keluhan yang muncul dari peristiwa tersebut.
Penggeledahan yang disorot terjadi di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, serta sebuah pondok pesantren di Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan informasi awal yang diterima Komnas HAM, tindakan itu berlangsung sekitar pukul 03.20 WIB dan melibatkan personel gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, serta Satuan Brimob.
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pada 12 September 2026. Komnas HAM meminta Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri serta Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) segera melakukan pemeriksaan independen terhadap dugaan pelanggaran prosedur penggeledahan, penyitaan, dan penggunaan kekuatan yang berlebihan.
Selain itu, Komnas HAM meminta audit atas keabsahan surat izin penggeledahan yang diterbitkan Pengadilan Negeri Sukoharjo. Lembaga itu juga mendesak Kapolda Jawa Tengah mengambil langkah konkret untuk melindungi hak para penghuni pesantren yang terdampak, antara lain mengembalikan seluruh barang pribadi santriwati dan ustadzah yang tidak berkaitan dengan perkara, serta membuka garis polisi di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.
Komnas HAM juga mendorong evaluasi standar operasional prosedur (SOP) penggeledahan di lingkungan pesantren putri. Menurut lembaga itu, penegakan hukum di lingkungan tersebut harus memperhatikan perlindungan perempuan dan anak, antara lain dengan melibatkan polisi wanita (Polwan) dan tokoh agama, menghindari penggeledahan pada pukul 22.00 hingga 06.00 WIB kecuali ada ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa, serta melibatkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sejak awal.
Pemulihan psikologis atau trauma healing juga diminta bagi para penghuni pesantren yang dilaporkan mengalami trauma, yakni 12 santriwati, empat ustadzah, dan dua balita. Komnas HAM mendorong pemulihan itu dilakukan melalui kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anis menyebut 12 santriwati berusia 10 hingga 16 tahun berhak memperoleh perlindungan khusus, sementara dua balita berusia tiga dan lima tahun juga berada di lokasi saat peristiwa terjadi.
Sejumlah dugaan mengenai jalannya penggeledahan itu sendiri berasal dari surat edaran Yayasan Dakwah dan Sosial Al-Mukmin tertanggal 29 Oktober 2026, sebagaimana dikutip pemberitaan. Surat tersebut menyebut puluhan aparat bersenjata laras panjang mendatangi pondok ketika para penghuni sedang tidur, diduga mendobrak pintu, menodongkan senjata, serta menarik sejumlah santriwati yang belum mengenakan jilbab. Surat itu juga menyebut 15 penghuni pondok dibawa ke Polsek Mojolaban dan Polres Sukoharjo untuk diperiksa tanpa pendampingan wali maupun kuasa hukum, kemudian dipulangkan setelah pemeriksaan, dan tidak ditemukan bukti keterlibatan mereka dalam perkara yang disangkakan. Dugaan-dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan independen yang diminta Komnas HAM.
Di sisi lain, Polri sebelumnya menyatakan akan mendalami keluhan masyarakat terkait penggeledahan tersebut. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan empati kepada seluruh pihak yang terdampak, termasuk para santri, dan menyebut laporan serta informasi yang diterima akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal kepolisian, termasuk fungsi Propam. Ia menyebut pendalaman itu diperlukan agar setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi bahan perbaikan serta evaluasi.
Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM menyatakan akan meminta keterangan dari Kapolda Jawa Tengah, Kapolres Sukoharjo, pihak Yayasan Al-Mukmin, para santriwati, serta Kepala UPTD PPA Sukoharjo, untuk mendalami informasi awal dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan penggeledahan. Komnas HAM berharap evaluasi tersebut memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjamin perlindungan hak anak dan perempuan di lingkungan pendidikan keagamaan.
Sumber: Majalah Nurani, Pulbaket.
