Suarapantura.com - Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan skema baru penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk 2027. Dalam rancangan itu, warga yang masuk kelompok desil 1 hingga 8 ditargetkan bisa tercover bantuan, dengan pembiayaan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Skema tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, saat memberikan pengarahan sekaligus monitoring dan evaluasi kegiatan agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Sasana Krida GOR Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Minggu (1/11/2026) malam.
Dalam pembagian yang direncanakan, warga desil 1 sampai 4 menjadi tanggungan pemerintah pusat melalui APBN. Sementara itu, warga desil 5 dan 6 ditanggung pemerintah kabupaten/kota, dan warga desil 7 serta 8 menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Menurut Gus Ipul, perluasan cakupan ini diharapkan semakin mendekati harapan masyarakat akan perlindungan sosial yang merata.
“Nantinya jika desil 1-8 sudah tercover bantuan, maka ini semakin mendekati harapan masyarakat,” kata Saifullah Yusuf.
Meski demikian, skema tersebut masih berupa rencana dan direncanakan mulai diterapkan pada 2027. Keberhasilannya, kata Gus Ipul, sangat bergantung pada kualitas data penerima. Karena itu Kemensos terus melakukan pemutakhiran data melalui agen Perlinsos agar penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Pendataan kini tidak lagi hanya mengandalkan nama dan alamat. Sistem yang dikembangkan dilengkapi verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta teknologi biometrik, termasuk pengenalan wajah, dan didukung kecerdasan buatan yang terhubung dengan sejumlah basis data resmi. Tujuannya, bantuan tidak jatuh kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria.
Gus Ipul juga mengingatkan masih adanya warga yang belum memiliki telepon pintar atau belum terbiasa dengan layanan digital. Karena itu, pemerintah daerah, aparat desa, pengurus RT dan RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, aparatur sipil negara, serta pendamping sosial diminta aktif membantu warga dalam pemutakhiran data.
Rencana pembagian pembiayaan itu mendapat respons positif dari Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono. Ia menilai pembagian peran antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat meringankan beban APBD, terutama dalam pengalokasian anggaran bansos. Namun, ia menegaskan hal terpenting tetaplah basis data yang tepat.
“Kalau itu sudah diterapkan, saya yakin beban APBD kabupaten akan lebih ringan. Namun, yang paling penting adalah basis data yang tepat,” tutur Sadewo.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul juga memberikan apresiasi kepada empat agen Perlinsos asal Kabupaten Banyumas yang dinilai memiliki capaian pendataan ulang tinggi. Ia pun berharap Kabupaten Banyumas dapat kembali meraih status cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) dengan data terbaru.
Sumber: Orbit News, InformasiRaja.
